TajukNasional Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) berkolaborasi dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen), PT Bank Tabungan Negara (BTN), Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera), dan Badan Pusat Statistik (BPS) untuk menghadirkan Program Rumah untuk Guru Indonesia.
Program ini diwujudkan melalui penandatanganan nota kesepahaman (MoU) serta serah terima kunci secara simbolis kepada para guru, yang berlangsung serentak di Aceh, Medan, Bogor, Bangkalan, Pontianak, dan Makassar.
Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen), Abdul Mu’ti, mengapresiasi langkah cepat Kementerian PKP dalam merealisasikan penyediaan rumah bersubsidi bagi guru. Ia menyampaikan hal ini di Perumahan Pesona Kahuripan 11, Cileungsi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Selasa (25/3).
“Awalnya kita hanya menandatangani MoU, tetapi beberapa hari lalu Menteri PKP mengabarkan bahwa kita langsung serah terima kunci. Ini langkah maju yang luar biasa. Terima kasih kepada Pak Menteri PKP,” ujar Abdul Mu’ti dalam siaran pers Kemendikdasmen, Selasa (1/4).
Sejalan dengan Asta Cita ke-4, Presiden Prabowo Subianto berkomitmen untuk membangun sumber daya manusia Indonesia. Menurut Menteri Mu’ti, peran guru sangat penting dalam mewujudkan visi tersebut. Oleh karena itu, peningkatan kesejahteraan mereka menjadi perhatian utama pemerintah.
“Mudah-mudahan program ini bermanfaat dan membuat para guru lebih fokus dalam mengajar serta menjalankan tugasnya sebagai pendidik,” harap Mendikdasmen.
Menteri PKP, Maruarar Sirait, menjelaskan bahwa dari 20 ribu unit rumah yang disiapkan, sebanyak 250 unit diserahkan secara simbolis dalam acara ini. Program rumah subsidi ini ditujukan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), termasuk para guru, agar memiliki hunian layak dengan akses yang lebih dekat ke tempat mereka mengajar.
“Tantangan untuk mewujudkan program ini tidak mudah, tetapi kami punya Presiden yang optimis dan percaya diri dalam membangun Indonesia. Sejalan dengan arahannya, kami akan terus mengutamakan kebijakan yang berpihak kepada wong cilik,” kata Menteri Ara.
Direktur Utama BTN, Nixon L. P. Napitupulu, menambahkan bahwa masih banyak guru yang belum memiliki hunian layak. Oleh karena itu, ia berharap program ini dapat terus berlanjut agar guru-guru di seluruh Indonesia dapat berkonsentrasi mengajar tanpa terbebani masalah tempat tinggal.
“Program ini sangat disukai masyarakat dan menjadi bagian dari upaya pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan,” ungkap Nixon.
Kepala BPS, Amalia Adininggar Widyasanti, mengapresiasi peran data dalam mendukung kebijakan penyediaan rumah bagi guru. Ia menegaskan bahwa kerja sama lintas kementerian dan lembaga ini membuktikan pentingnya perencanaan berbasis data untuk kebijakan yang lebih efektif dan tepat sasaran.
“Data yang akurat menjadi fondasi utama dalam membangun kebijakan inklusif, termasuk penyediaan hunian layak bagi guru,” kata Amalia.
Dengan adanya program ini, diharapkan kesejahteraan guru semakin meningkat sehingga mereka dapat lebih fokus dalam mendidik generasi penerus bangsa.
