TajukNasional Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi), dinilai akan sulit diterima oleh partai politik lain setelah dipecat dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP).
Direktur Gerakan Perubahan, Muslim Arbi, menyatakan bahwa pengkhianatan Jokowi terhadap PDIP dan Ketua Umum Megawati Soekarnoputri sulit untuk dimaafkan.
“Pengkhianatan yang dilakukan Jokowi terhadap PDIP dan Megawati sulit dimaafkan,” ujar Muslim, Minggu (30/3).
Selain itu, Muslim menyoroti penahanan Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP, Hasto Kristiyanto, oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Ia menilai bahwa hal ini merupakan bentuk politik balas dendam yang dilakukan Jokowi kepada PDIP setelah dikeluarkan dari partai tersebut.
“Penahanan Hasto oleh KPK adalah bentuk balas dendam politik Jokowi terhadap PDIP karena sakit hati dipecat,” kata Muslim.
Menurutnya, peristiwa ini menjadi catatan kelam dalam sejarah politik Indonesia.
Muslim juga meragukan peluang Jokowi untuk tetap bertahan di dunia politik jika memutuskan mendirikan partai baru.
Ia menilai bahwa Partai Solidaritas Indonesia (PSI), yang mendapat dukungan dari kekuatan modal, birokrasi, serta lembaga negara seperti KPK dan Bawaslu, saja gagal menembus parlemen.
“PSI dengan dukungan yang kuat saja gagal ke Senayan, apalagi jika Jokowi membuat partai sendiri,” tambahnya.
Muslim menegaskan bahwa politik kolusi, korupsi, dan nepotisme (KKN) yang dilakukan demi kepentingan pribadi atau kelompok merupakan bentuk pengkhianatan terhadap semangat reformasi.
“Politik KKN yang merupakan pengkhianatan terhadap reformasi adalah hal yang paling dibenci oleh rakyat yang sadar dan melek politik,” pungkasnya.
Hingga saat ini, belum ada tanggapan resmi dari Jokowi terkait tudingan tersebut. Sementara itu, dinamika politik antara mantan Presiden dan PDIP terus menjadi sorotan publik.
