TajukNasional Kementerian Pekerjaan Umum (PU) dan Badan Gizi Nasional (BGN) menandatangani kesepakatan kerja sama dalam pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) guna mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG). Kerja sama ini bertujuan untuk membangun dapur umum dan fasilitas pendukung guna meningkatkan asupan gizi bagi masyarakat, terutama anak-anak sekolah, ibu hamil, ibu menyusui, dan balita.
Kesepakatan ini mencakup sinergi antara Kementerian PU, BGN, serta sejumlah BUMN Karya melalui Perjanjian Kerja Sama (PKS). Beberapa direktorat di bawah Kementerian PU, seperti Direktorat Jenderal Sumber Daya Air dan Direktorat Jenderal Bina Marga, turut serta dalam mendukung pembangunan infrastruktur dapur SPPG.
Menteri PU Dody Hanggodo menyatakan bahwa kerja sama ini merupakan bagian dari upaya percepatan pembangunan infrastruktur dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029. “Dukungan infrastruktur yang kuat menjadi kunci keberhasilan program Makan Bergizi Gratis. Kami ingin memastikan bahwa pembangunan ini dapat segera memberikan manfaat bagi masyarakat,” kata Dody dalam acara di Pendopo Kementerian PU, Jakarta, Sabtu.
Sebagai bagian dari inisiatif ini, lahan milik Kementerian PU akan digunakan untuk pembangunan dapur SPPG dengan skema pembiayaan dari Corporate Social Responsibility (CSR) BUMN Karya. Fasilitas yang akan dibangun meliputi bangunan dapur, ruang serbaguna, jaringan air bersih, sanitasi, instalasi pengolahan air limbah (IPAL), serta akses jalan dan tempat parkir.
Pada tahap awal, tiga lokasi dipilih untuk pembangunan dapur SPPG, yaitu di Kebumen (Jawa Tengah), Kota Banjar (Jawa Barat), dan Kota Jambi. Lokasi-lokasi ini dipilih berdasarkan aksesibilitas, kedekatan dengan sekolah Yayasan Pendidikan Putra, serta jumlah sekolah di radius 6 kilometer dari dapur SPPG.
Kepala BGN, Dadan Hindayana, menegaskan bahwa keberhasilan program ini bergantung pada tiga faktor utama, yaitu anggaran, sumber daya manusia, dan infrastruktur. “Kami menargetkan pembangunan 1.542 dapur SPPG, terutama di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Pembangunan ini diharapkan dapat mendukung pemenuhan gizi bagi masyarakat yang membutuhkan,” ujar Dadan.
Pembiayaan pembangunan dapur SPPG akan dilakukan oleh tiga BUMN Karya, yakni PT. Adhi Karya (Persero), PT. Hutama Karya (Persero), dan PT. Pembangunan Perumahan (Persero). Setiap unit dapur diperkirakan menelan biaya sekitar Rp4,5 miliar dan akan mencakup fasilitas pendukung seperti kendaraan distribusi makanan.
Kementerian PU menargetkan pembangunan dapur SPPG dapat rampung dalam empat bulan setelah proses perizinan selesai. Dengan demikian, dapur ini dapat segera dioperasikan oleh BGN dan memberikan manfaat bagi masyarakat luas, khususnya anak-anak dan kelompok rentan lainnya di berbagai daerah di Indonesia.
