Masalah sampah di Indonesia sudah mencapai titik kritis. Gunungan sampah yang mengotori lingkungan, mencemari air, dan mengancam kesehatan masyarakat tidak boleh lagi diabaikan! Inilah saatnya pemerintah dan rakyat bersatu dalam satu gerakan nasional untuk memberantas krisis sampah yang menghambat kemajuan negeri.
Langkah tegas Presiden Prabowo Subianto dengan membentuk satuan tugas percepatan pengelolaan sampah adalah angin segar bagi Indonesia.
Akhirnya, pemerintah tidak hanya berbicara, tetapi juga bertindak! Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Wilayah, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), menegaskan bahwa pengelolaan sampah adalah prioritas utama, bukan sekadar wacana yang berulang tanpa solusi konkret.
Untuk merealisasikan hal tersebut, Presiden Prabowo pun meminta AHY untuk membentuk Satuan Tugas Percepatan Pengelolaan Sampah Nasional. Dimana tujuan dari Satgas tersebut adalah melakukan pengelolaan sampah secara efektif, efisien dan bernilai guna.
Namun, sebelum itu kesadaran masyarakat adalah kunci. Tidak cukup hanya membangun tempat pemrosesan akhir (TPA) atau menerapkan teknologi canggih jika rakyat masih membuang sampah sembarangan.
Oleh karena itu, pendidikan dan sosialisasi harus digencarkan sejak dini. Setiap individu harus sadar bahwa sampah yang mereka buang berdampak besar bagi masa depan lingkungan dan anak cucu kita.
Lebih dari itu, peran industri juga tidak boleh diabaikan. Perusahaan-perusahaan besar harus ikut bertanggung jawab atas limbah yang mereka hasilkan.
Sistem daur ulang yang efektif harus diterapkan, dan mereka wajib berkontribusi dalam upaya pengurangan sampah.
Tanpa kebijakan tegas terhadap industri, upaya ini akan menjadi sia-sia!
Indonesia tidak boleh terus menjadi lautan sampah! Saatnya bertindak! Dengan kebijakan yang tegas, teknologi yang tepat, dan partisipasi aktif masyarakat, Indonesia bisa keluar dari jeratan krisis sampah.
Ini bukan hanya tugas pemerintah, ini tugas kita semua! Bersama, kita bisa menjadikan negeri ini lebih bersih, sehat, dan maju!
Oleh Dede Prandana Putra (Pemerhati Sosial-Politik)
