TajukNasional Kementerian Perhubungan (Kemenhub) dan Kementerian Perindustrian (Kemenperin) menyatakan komitmennya untuk segera mengimplementasikan kebijakan Zero Over Dimension and Overloading (ODOL). Kesepakatan ini diambil untuk menertibkan angkutan barang yang melebihi kapasitas muatan dan dimensi yang telah ditentukan, demi meningkatkan keselamatan transportasi dan infrastruktur jalan.
Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita mengungkapkan bahwa kebijakan Zero ODOL telah disepakati bersama Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi. “Pertimbangan kebijakan ini cukup banyak, namun intinya implementasi Zero ODOL akan segera dilakukan,” ujar Agus dalam konferensi pers di Kemenperin, Rabu (19/2/2025).
Menanggapi hal tersebut, Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi menyampaikan apresiasi kepada Kemenperin atas kesediaannya mendukung kebijakan ini. Ia menegaskan bahwa Zero ODOL akan diterapkan tanpa tahapan tambahan. “Kami telah sepakat bahwa kebijakan Zero ODOL akan segera diberlakukan tanpa adanya tahapan transisi lagi. Kami juga akan berkoordinasi dengan pemangku kepentingan lainnya untuk memastikan pelaksanaannya berjalan lancar,” jelas Kemenhub Dudy.
Sebelumnya, Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) menyatakan bahwa Presiden Prabowo perlu turun tangan dalam menangani permasalahan truk ODOL yang masih menjadi isu utama di sektor transportasi. Ketua Umum MTI, Tory Darmantoro, menekankan bahwa persoalan ODOL telah menjadi permasalahan sistemik yang membutuhkan perhatian serius dari pemerintah pusat. “Masalah ini sudah kronis dan sistemik. Diperlukan tindakan tegas dari Presiden agar keselamatan di jalan raya dapat terjamin,” ujar Tory, Kamis (9/1/2025).
Tory juga mengkritisi argumen pengusaha yang menganggap truk ODOL diperlukan demi kelancaran distribusi dan efektivitas logistik. Ia mencontohkan negara-negara tetangga seperti Malaysia, Thailand, dan Vietnam yang berhasil menjalankan industrinya tanpa mengandalkan praktik ODOL. “Ini hanya alasan yang dibuat-buat. Industri di negara-negara lain bisa berjalan tanpa ODOL, tapi di sini industrinya justru terlalu bergantung pada praktik yang tidak sesuai aturan,” tambahnya.
Dengan percepatan implementasi kebijakan Zero ODOL, pemerintah berharap dapat meningkatkan keselamatan lalu lintas serta menjaga ketahanan infrastruktur jalan dari kerusakan akibat kelebihan muatan. Pemerintah juga akan menggandeng pihak industri dan logistik untuk mencari solusi dalam meningkatkan efisiensi distribusi barang tanpa melanggar regulasi yang telah ditetapkan.
