TajukNasional Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi NasDem, Asep Wahyuwijaya, menegaskan bahwa PT Pos Indonesia tidak boleh terus bergantung pada proyek pemerintah dalam menjalankan bisnisnya. Ia mendorong perusahaan pelat merah tersebut untuk lebih inovatif dan kompetitif dalam menghadapi persaingan di industri logistik.
Menurut Asep, sektor logistik di Indonesia memiliki potensi besar dengan kontribusi sekitar 14 persen terhadap PDB nasional pada tahun 2024, senilai lebih dari Rp1.400 triliun. Namun, PT Pos Indonesia hanya mencatatkan pendapatan Rp5,7 triliun pada tahun yang sama, angka yang dinilainya belum optimal mengingat luasnya jaringan perusahaan tersebut.
“PT Pos Indonesia memiliki 4.300 cabang, lebih dari 30 ribu titik penjualan, serta belasan ribu pekerja mitra. Dengan kekuatan sebesar ini, seharusnya mereka bisa lebih unggul dibanding kompetitor lain yang memiliki jaringan lebih kecil,” ujar Asep Wahyuwijaya di Cibinong, Kabupaten Bogor, Selasa (11/2/2025).
Ia menyoroti fakta bahwa PT Pos Indonesia justru kalah dari perusahaan swasta dalam industri logistik. Berdasarkan data tahun 2024, PT Pos Indonesia hanya menempati peringkat ketiga sebagai perusahaan logistik terbaik di Indonesia, di bawah JNE dan TIKI.
“Dengan modal besar dan pengalaman panjang, PT Pos seharusnya merajai bisnis logistik. Jangan hanya mengandalkan proyek pemerintah. Kalau diibaratkan berburu, PT Pos ini seperti berburu di kebun binatang—terlalu nyaman. Saatnya mereka berburu di hutan liar, menghadapi persaingan nyata,” tegasnya.
Asep juga menyoroti rencana PT Pos Indonesia yang ingin memperkuat sinergi dengan BUMN lain untuk mengambil bagian dari proyek logistik senilai Rp280 triliun. Menurutnya, strategi ini memang potensial, tetapi inovasi dalam teknologi dan layanan tetap harus menjadi prioritas utama agar PT Pos Indonesia lebih kompetitif.
“Yang lebih penting adalah bagaimana PT Pos meningkatkan teknologi, efisiensi, transparansi, serta kecepatan layanan pengirimannya. Jangan hanya bergantung pada proyek pemerintah dan meminta dukungan DPR untuk itu,” pungkas Asep.
