TajukNasional Tuntutan untuk mengadili Presiden ke-7 RI, Joko Widodo alias Jokowi, terus mengemuka dari berbagai elemen masyarakat.
Pengamat komunikasi politik Universitas Esa Unggul, M. Jamiluddin Ritonga, menilai bahwa aparat kepolisian harus segera merespons gerakan ini agar tidak semakin meluas.
“Demo serupa tampaknya akan terus merambat ke daerah lain. Ekskalasinya diperkirakan akan terus membesar menjadi tuntutan senada dari Sabang hingga Merauke. Hal itu diperkirakan akan terjadi bila polisi terus mengabaikan tuntutan para pendemo,” ujar Jamiluddin, Senin (10/2).
Jamiluddin menekankan pentingnya tindakan cepat dari kepolisian untuk menanggapi aspirasi masyarakat secara bijak dan adil.
Jika tuntutan tersebut terus diabaikan, dikhawatirkan rakyat akan mencari cara sendiri untuk menuntut pertanggungjawaban Jokowi.
Demonstrasi besar mengusung tuntutan pengadilan terhadap Jokowi dan keluarganya telah berlangsung secara serentak pada Jumat (7/2).
Di Jakarta, massa dari Aliansi Rakyat Menggugat (ARM) menggelar aksi di Polda Metro Jaya dengan sekitar 500 orang peserta. Mereka menuntut pengusutan berbagai kasus hukum yang diduga terjadi selama pemerintahan Jokowi, termasuk dugaan korupsi keluarganya.
Aksi serupa juga terjadi di berbagai wilayah lain. Di Jawa Barat, ratusan orang yang tergabung dalam Masyarakat Tertindas Barat (Martin) melakukan unjuk rasa di depan Polda Jabar, membentangkan spanduk bertuliskan “Tangkap Jokowi” dan “Adili Jokowi.”
Sementara itu, di Surabaya, elemen Gerakan Arek Suroboyo menyampaikan tuntutan serupa di Polda Jawa Timur.
Gelombang demonstrasi bahkan meluas ke Pulau Sumatera. Ratusan orang dari Aliansi Pemuda dan Mahasiswa Sumatera Utara menggelar aksi di Polda Sumut, menuntut pengusutan dugaan kasus korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) yang melibatkan mantan kepala negara dua periode tersebut.
“Tangkap dan adili Joko Widodo,” teriak massa dalam aksi yang berlangsung hingga sore hari.
