TajukNasional Wakil Ketua DPR RI, Adies Kadir, menyampaikan kekhawatirannya terkait dampak kebijakan Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump, yang berkontribusi pada pelemahan nilai tukar rupiah. Pelemahan ini bahkan telah melampaui asumsi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 yang dipatok pada level Rp 16.000 per dolar AS.
Dalam acara Outlook Ekonomi DPR yang digelar pada Rabu (5/2/2025), Adies mengungkapkan bahwa sepanjang tahun 2024, rupiah mengalami depresiasi sebesar 4,16%. Di awal tahun 2025, pelemahan ini terus berlanjut dan pada 4 Januari 2025, rupiah tercatat berada di level Rp 16.435 per dolar AS, melampaui asumsi APBN 2025.
“Pelemahan ini perlu mendapatkan perhatian serius. Dalam beberapa hari terakhir, nilai tukar rupiah telah menyentuh angka Rp 16.435 per dolar AS, jauh di atas asumsi APBN yang sebesar Rp 16.000. Untuk itu, sinergi antara otoritas fiskal, moneter, dan sektor keuangan sangat penting dalam menghadapi risiko tekanan nilai tukar ini,” ujarnya.
Adies menyoroti bahwa kebijakan Presiden Trump, seperti kenaikan tarif impor, pemotongan pajak, dan perubahan kebijakan imigrasi, turut mempengaruhi ekonomi global. Menurutnya, kebijakan-kebijakan ini berdampak besar, mengingat Amerika Serikat adalah kekuatan ekonomi dan keuangan dunia yang memiliki pengaruh luas.
“Karena Amerika Serikat adalah pendorong utama ekonomi global, kebijakan tersebut jelas mempengaruhi banyak negara, termasuk Indonesia,” tambah politisi Fraksi Partai Golkar tersebut.
Selain itu, kebijakan moneter yang diterapkan oleh AS, termasuk tingkat suku bunga tinggi yang dipertahankan oleh Bank Sentral Amerika (The Fed), juga turut memengaruhi nilai tukar rupiah. Adies menjelaskan bahwa kebijakan suku bunga yang tinggi ini bertujuan untuk memperkuat nilai dolar AS, namun berdampak pada pelambatan ekonomi global.
“Pada 30 Januari lalu, The Fed mempertahankan suku bunga di kisaran 4,25-4,5% dengan pertimbangan inflasi yang kembali meningkat menjadi 2,9% pada Desember 2024,” ungkapnya.
Di samping itu, Adies juga mengkritisi kebijakan kontroversial AS yang keluar dari keanggotaan Paris Agreement dan World Health Organization (WHO), yang diperkirakan akan memperlambat kesepakatan global mengenai perubahan iklim dan ekonomi hijau.
“Langkah-langkah ini berpotensi menghambat konsensus global terkait isu-isu besar seperti perubahan iklim dan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan,” tutup Adies.
