TajukNasional Anggota Komisi IV DPR RI, Dwita Ria Gunadi, memberikan apresiasi terhadap kebijakan pemerintah yang menaikkan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) Gabah Kering Panen menjadi Rp6.500 per kilogram, sebagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan petani dan menjaga stabilitas harga beras di pasar.
“Saya mendukung kebijakan pemerintah ini karena sejalan dengan upaya memperkuat cadangan pangan nasional dan meningkatkan kesejahteraan petani. Namun, di lapangan, masih ada tantangan yang perlu segera diatasi,” ujar Dwita dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Badan Pangan Nasional, PT Pupuk Indonesia, dan PT Rajawali Nusantara Indonesia (ID FOOD) di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (4/2/2025).
Dwita mengingatkan bahwa meski harga gabah telah ditetapkan, petani masih menghadapi kendala dalam penyerapan gabah oleh Bulog. Kendala tersebut meliputi perbedaan standar kualitas gabah, prosedur penjualan yang rumit, serta keterbatasan fasilitas pengeringan.
“Jika tidak segera diatasi, kebijakan ini bisa menjadi sia-sia dan tidak berdampak nyata di lapangan. Oleh karena itu, pemerintah perlu memperbaiki fasilitas pengeringan gabah, mempermudah prosedur penjualan ke Bulog, dan membuka fleksibilitas bagi koperasi petani untuk bermitra dengan Bulog,” tegasnya.
Komisi IV DPR RI juga meminta Badan Pangan Nasional untuk memastikan bahwa pengadaan pangan dalam negeri menjadi prioritas dalam penugasan Perum BULOG dan ID FOOD, sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2022, untuk menjaga kestabilan harga pangan di tingkat petani.
Dwita juga menggarisbawahi pentingnya ketersediaan pupuk bersubsidi dan tata kelola distribusi pupuk yang lebih baik. Ia meminta PT Pupuk Indonesia (Persero) untuk menjamin ketersediaan dan penyaluran pupuk sesuai dengan peraturan yang berlaku, serta mempersiapkan strategi jangka pendek untuk mengatasi tantangan musim tanam yang akan datang.
Selain itu, Dwita menyampaikan kekhawatirannya terkait kurangnya perhatian terhadap petani singkong di Lampung yang tidak masuk dalam daftar penerima subsidi pupuk. Ia berharap usulan mengenai subsidi pupuk untuk singkong dapat segera diwujudkan.
Menjelang Ramadan dan Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN), Komisi IV juga meminta Badan Pangan Nasional, Perum BULOG, dan ID FOOD untuk memastikan stabilitas harga dan pasokan pangan, serta kepastian terkait ketersediaan pangan yang terjangkau dan aman bagi masyarakat.
“Penting ada kejelasan konkret mengenai strategi menjaga harga dan kualitas pangan menjelang Ramadan dan Idulfitri 2025. Mengingat pengalaman sebelumnya, sering terjadi kenaikan harga pangan serta penurunan kualitas pangan yang berdampak pada masyarakat,” pungkas Dwita.
