TajukNasional Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (Menko AHY), bertemu dengan anggota DPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) untuk membahas tantangan serius dalam pemenuhan kebutuhan perumahan bagi masyarakat Indonesia.
Data terbaru menunjukkan bahwa sekitar 10 juta kepala keluarga (KK) belum memiliki rumah, sementara 27 juta KK lainnya tinggal di rumah yang tidak layak huni (RTLH). Situasi ini tidak hanya mencerminkan ketidakadilan sosial tetapi juga menghambat kesejahteraan dan pertumbuhan ekonomi nasional.
“Ketersediaan perumahan yang layak adalah hak dasar setiap individu. Rumah bukan sekadar tempat berlindung, tetapi juga fondasi stabilitas sosial dan ekonomi. Dengan 37 juta KK menghadapi permasalahan perumahan, banyak warga Indonesia yang hidup dalam kondisi tidak sehat dan tidak stabil,” ujar Bamsoet seusai pertemuan di Jakarta, Senin (3/2/2025).
Bamsoet menekankan bahwa masalah perumahan ini memiliki implikasi luas terhadap kesehatan masyarakat, pendidikan anak, dan produktivitas ekonomi. Salah satu solusi utama adalah pembangunan infrastruktur yang terintegrasi untuk mendukung aksesibilitas, konektivitas, serta meningkatkan kualitas hidup.
“Pembangunan jalan, transportasi umum, serta penyediaan air bersih dan sanitasi menjadi faktor penting dalam pengembangan permukiman yang layak huni. Selain itu, investasi dalam infrastruktur juga memperluas peluang kerja, yang berdampak langsung pada kemampuan warga untuk memiliki rumah,” tambahnya.
Pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto telah mencanangkan Program 3 Juta Rumah untuk memenuhi kebutuhan perumahan rakyat. Program ini bertujuan membangun rumah layak huni dengan harga terjangkau serta memberikan kemudahan akses bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Dengan semakin banyaknya rumah yang layak, tingkat kepemilikan rumah diharapkan meningkat, sehingga mendorong stabilitas sosial dan ekonomi.
Bamsoet menyoroti bahwa dengan jumlah penduduk Indonesia yang diproyeksikan mencapai 319 juta jiwa pada 2045, kebutuhan akan rumah juga akan semakin meningkat. Jika persoalan ini tidak ditangani dengan serius, Indonesia berpotensi menghadapi krisis kemanusiaan yang lebih besar.
Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), rumah yang tidak layak huni sering kali berkorelasi dengan rendahnya kualitas hidup serta meningkatnya risiko kesehatan. Oleh karena itu, pembangunan infrastruktur yang berorientasi pada peningkatan kualitas sumber daya manusia, seperti pendidikan, kesehatan, dan pelatihan keterampilan, sangat diperlukan untuk menciptakan masyarakat yang lebih produktif dan inovatif.
“Misalnya, proyek pembangunan sekolah dan fasilitas kesehatan yang terintegrasi dengan perumahan baru akan meningkatkan aksesibilitas pendidikan dan layanan kesehatan. Hal ini tidak hanya relevan bagi generasi saat ini, tetapi juga mendukung keberlanjutan pembangunan dengan menciptakan masyarakat yang lebih terampil dan sehat,” tutup Bamsoet.
Pertemuan ini turut dihadiri oleh pejabat tinggi terkait, termasuk perwakilan dari kementerian serta lembaga yang berperan dalam pengembangan infrastruktur dan perumahan di Indonesia.
