TajukNasional Larangan penjualan LPG 3 Kg atau gas melon di pedagang eceran diduga merupakan skenario untuk mencoreng citra Presiden Prabowo Subianto di mata rakyat.
Pengamat politik dan keamanan, Muhammad Sutisna, menilai kekisruhan ini berawal dari kebijakan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia.
Mirisnya, kebijakan tersebut ternyata bukan instruksi langsung dari Presiden Prabowo.
“Ini semacam ada skenario untuk membenturkan Presiden dengan rakyatnya. Padahal kita lihat ketulusan seorang Presiden Prabowo kepada rakyat tak perlu diragukan,” kata Sutisna kepada wartawan, Selasa (4/2).
Melihat kemarahan rakyat akibat kebijakan ini, Sutisna berharap Prabowo tidak tinggal diam agar suasana di kalangan masyarakat bawah tidak semakin gaduh.
Ia menegaskan bahwa Presiden perlu mengevaluasi para menteri di Kabinet Merah Putih yang kerap membuat kebijakan kontroversial dan berpotensi menimbulkan keresahan.
“Presiden perlu melakukan filterisasi untuk memastikan siapa saja menteri yang masih loyal kepada rakyat dan sejalan dengan visi perjuangan Presiden,” tambahnya.
Sutisna juga menyoroti tindakan Menteri Bahlil yang dinilai terburu-buru dalam mengeluarkan kebijakan tanpa sosialisasi yang memadai.
“Jangan seperti Menteri Bahlil yang tiba-tiba mengeluarkan kebijakan kontroversial tanpa adanya sosialisasi jelas. Menteri seperti ini sudah sangat layak dicopot,” tegasnya.
Ia berharap Prabowo segera mengambil tindakan tegas untuk mengatasi polemik ini agar kepercayaan rakyat tidak terganggu dan distribusi LPG 3 Kg dapat kembali normal sesuai kebutuhan masyarakat kecil.
