TajukNasional Menteri Pekerjaan Umum (Menteri PU) Dody Hanggodo menyatakan bahwa peningkatan peran sektor swasta dalam proyek infrastruktur dapat membantu menurunkan nilai Incremental Capital Output Ratio (ICOR) Indonesia. Hal ini diungkapkan Dody dalam sebuah pertemuan di Jakarta, Senin (20/1/2025).
“Keterlibatan swasta sebenarnya sudah dimulai dari tahun ke tahun. Peran swasta tidak hanya mempercepat transformasi, tetapi juga menjadi salah satu upaya menurunkan ICOR,” ujar Menteri PU Dody.
Menurut Dody, keterlibatan swasta secara otomatis membawa mekanisme pengawasan tambahan. Selain diawasi oleh lembaga negara seperti Kejaksaan, KPK, BPK, dan BPKP, proyek yang dikelola oleh swasta juga mendapat pengawasan internal dari mitra mereka.
Namun, pemerintah tetap hadir untuk menjalankan proyek-proyek yang terkait langsung dengan perlindungan masyarakat.
Dody menambahkan bahwa pihaknya saat ini sedang mengkaji regulasi untuk memastikan pemberian peran yang lebih besar kepada swasta dalam proyek infrastruktur tidak bertentangan dengan undang-undang yang berlaku.
“Di luar negeri, bendungan misalnya, banyak yang dikelola oleh swasta. Tapi kami harus memastikan bahwa hal seperti itu tidak melanggar Undang-Undang Sumber Daya Air atau peraturan lainnya di Indonesia. Tata kelola harus benar agar tidak menimbulkan masalah di kemudian hari,” jelas Dody.
ICOR adalah indikator yang mengukur efisiensi investasi suatu negara dalam menghasilkan pertumbuhan ekonomi. Nilai ICOR yang lebih rendah menunjukkan investasi yang lebih efektif dalam mendukung pertumbuhan.
Presiden RI Prabowo Subianto sebelumnya menegaskan bahwa pemerintah tidak menghentikan pembangunan infrastruktur. Sebaliknya, peran perusahaan swasta akan diperbesar untuk proyek seperti jalan tol, pelabuhan, dan bandara.
Menurut Presiden, swasta lebih efisien, inovatif, dan berpengalaman dalam pengelolaan proyek infrastruktur. Dengan demikian, pelibatan swasta diharapkan dapat mempercepat pembangunan dan mendorong pertumbuhan ekonomi, terutama di daerah-daerah.
Sementara itu, pemerintah tetap akan fokus pada proyek inti yang terkait langsung dengan perlindungan masyarakat. Langkah ini mencerminkan keseimbangan antara efisiensi investasi dan tanggung jawab sosial.
