TajukNasional Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (Kementerian PKP) bersama Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) sedang mempersiapkan pembangunan rumah khusus untuk anggota TNI Angkatan Darat (TNI AD). Menteri PKP, Maruarar Sirait (Ara), menyatakan bahwa pembangunan ini akan dimulai pada akhir Januari 2025 dan ditandai dengan peletakan batu pertama (groundbreaking).
“Rencananya ada sekitar 5.500 unit di 5 tempat, yakni di Serang sekitar 1.900 unit, kemudian di Bantul, Bekasi, Bogor, dan Brebes. Untuk BP Tapera tolong siapkan kuota FLPP-nya,” kata Menteri Ara dalam keterangan resmi, Kamis (16/1).
Kepala Staf Angkatan Darat (Kasad), Jenderal TNI Maruli Simanjuntak, menyambut baik rencana ini dan berharap program ini dapat memberikan hunian yang layak bagi anggota TNI AD yang belum memiliki rumah.
“Dengan pembangunan rumah ini diharapkan dapat membantu anggota TNI AD yang belum memiliki rumah untuk mempunyai hunian layak,” ujarnya.
Menteri Ara juga menekankan pentingnya lokasi strategis untuk perumahan bersubsidi, khususnya yang dekat dengan transportasi umum, agar penghuni dapat beraktivitas dengan mudah dan terjangkau.
“Semoga ke depannya masih banyak lagi pengembang-pengembang yang bisa membangun rumah subsidi yang layak, terjangkau serta strategis lokasinya dengan transportasi umum, agar masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dapat menikmati dan tinggal dengan nyaman, bekerja pun juga nyaman, dan dapat transportasi yang murah dan terjangkau,” ujarnya.
Ara menambahkan, kunjungan kerja ke lokasi pembangunan bertujuan untuk memastikan para pengembang bertanggung jawab dalam membangun rumah yang berkualitas dan bermanfaat bagi rakyat.
“Nantinya rumah subsidi juga akan diprogramkan untuk guru-guru, TNI, dan polisi,” tambahnya.
Komisioner BP Tapera, Heru, meminta agar pengembang perumahan memastikan standar fasilitas rumah layak huni terpenuhi, seperti dapur, kamar mandi, dan fasilitas umum lainnya.
“Serta penambahan fasilitas umum dan fasilitas sosial untuk kepentingan warga juga disediakan agar tidak ada komplain saat penghuni menempati rumah, sehingga masyarakat senang tinggal di perumahan subsidi,” ungkap Heru.
Dengan langkah ini, pemerintah berharap anggota TNI AD dan masyarakat berpenghasilan rendah dapat memperoleh hunian yang layak, strategis, dan nyaman untuk mendukung kehidupan yang lebih baik.
