TajukNasional Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat terbatas di Istana Merdeka, Jakarta, pada Selasa (7/1), yang melibatkan sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih.
Rapat ini bertujuan untuk membahas percepatan pembangunan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) serta kebijakan pro rakyat di sektor perumahan dan permukiman.
Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menjelaskan bahwa sejak 20 Oktober 2024, pemerintah telah berhasil membangun sekitar 40 ribu unit rumah. Pencapaian ini akan terus ditingkatkan dengan memanfaatkan berbagai sumber lahan, seperti tanah hasil sitaan korupsi, aset BLBI, dan HGU yang tidak diperpanjang.
Maruarar menekankan bahwa skema pembiayaan akan dirancang dengan kepastian hukum dan keadilan bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
“Skema pembiayaan akan mencakup masyarakat yang berpenghasilan hingga 8 juta per bulan, termasuk mereka yang bekerja di sektor informal seperti pedagang kaki lima dan penjual bakso,” ujar Maruarar dalam keterangan persnya.
Selain itu, Maruarar memaparkan kebijakan pro rakyat yang akan segera diimplementasikan oleh pemerintah dalam 90 hari pertama pemerintahan Presiden Prabowo.
Kebijakan tersebut mencakup penghapusan BPHTB sebesar 0 persen, pengurangan Bentuk Bangunan Gedung (BBG) 0 persen, serta penghapusan PPN selama 6 bulan untuk rumah dengan harga di bawah Rp2 miliar.
Lebih lanjut, pemerintah juga akan mempercepat proses perizinan pembangunan. Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), yang sebelumnya memerlukan waktu hingga 45 hari, kini dapat diselesaikan dalam 10 hari.
Di beberapa wilayah seperti Tangerang, proses ini bahkan bisa diselesaikan dalam waktu 4 jam.
Maruarar juga mengungkapkan bahwa kepercayaan investor asing terhadap Indonesia semakin meningkat, seiring dengan diplomasi Presiden Prabowo yang memperkuat hubungan internasional.
Pemerintah berkomitmen untuk memastikan bahwa kedatangan investor dapat memberikan dampak positif bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia.
