Sikap Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) yang tiba-tiba menolak penerapan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 12 persen seolah menjadi upaya mengelabui publik.
Bagaimana tidak, kebijakan tersebut merupakan hasil keputusan politik yang juga melibatkan PDIP secara langsung di masa pemerintahan sebelumnya.
PPN 12 persen bukanlah kebijakan yang lahir mendadak. Dasar hukumnya tertuang dalam Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP), sebuah produk legislasi yang dirumuskan dengan dukungan besar dari fraksi PDIP di parlemen periode 2019-2024.
Panitia kerja (panja) UU HPP yang menggodok aturan ini bahkan dipimpin oleh Deddy Yevri Sitorus, anggota DPR dari fraksi PDIP.
Kini, ketika kebijakan itu akan diimplementasikan, PDIP justru berbalik arah dan mengambil sikap oposisi.
Sikap ini memunculkan pertanyaan besar: apakah penolakan ini murni demi kepentingan rakyat, ataukah sekadar manuver politik untuk meraih simpati jelang tahun politik?.
Tidak dapat dipungkiri, PDIP memegang peran sentral dalam pengesahan UU HPP bersama pemerintah sebelumnya.
Namun, alih-alih menjelaskan tanggung jawabnya, partai ini tampak berusaha melemparkan beban kebijakan tersebut kepada pemerintahan saat ini. Sikap seperti ini mencerminkan inkonsistensi dan minimnya komitmen terhadap keputusan yang sudah dibuat.
Propaganda penolakan PPN 12 persen ini tampaknya dirancang untuk menciptakan persepsi bahwa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto bersikap tidak pro-rakyat.
Padahal, publik patut mengetahui bahwa kebijakan ini adalah buah keputusan kolektif, dengan PDIP berada di posisi dominan kala itu.
Jika PDIP benar-benar peduli pada kesejahteraan rakyat, seharusnya partai ini bersikap jujur dan bertanggung jawab terhadap kebijakan yang telah mereka setujui. Penolakan tanpa dasar ini tidak hanya membingungkan masyarakat, tetapi juga mencoreng kredibilitas mereka sendiri. Apa yang ditanam, itulah yang dituai. Jangan sampai PDIP terus mengaburkan fakta demi agenda politik sesaat.
Oleh Dede Prandana Putra (Pemerhati Sosial-Politik)
