TajukNasional Langkah PDI Perjuangan (PDIP) menolak rencana kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen menuai perhatian, terutama dari Partai Gerindra.
Gerindra mengaku heran lantaran aturan ini merupakan produk legislasi yang disahkan saat PDIP memegang mayoritas di parlemen periode 2019-2024.
Salah satu suara lantang penolakan datang dari anggota DPR RI Fraksi PDIP, Rieke Diah Pitaloka. Melalui video singkat yang diunggah di akun Instagram resmi Partai Gerindra, Rieke menyuarakan keberatannya.
“Menunggu kado tahun baru 2025 dari Presiden Prabowo,” ucap Rieke dalam video tersebut, yang dikutip pada Selasa (24/12).
Merespons pernyataan tersebut, Gerindra menyindir sikap PDIP melalui unggahan di media sosial.
“Siapa yang berbuat, siapa yang bertanggung jawab,” tulis Gerindra dengan tambahan emoji tersenyum.
Unggahan tersebut juga menampilkan berbagai kegiatan Presiden Prabowo Subianto, disertai narasi tentang cobaan yang pernah dialami Prabowo.
“Sudah biasa… Dijadikan kambing hitam, difitnah, dikhianati, dibohongi, dibunuh karakternya, disalahkan, semua pernah dialaminya, semua ditelan tanpa membalas,” tulis Partai Gerindra.
Unggahan ini segera menjadi sorotan warganet, dengan banyak komentar yang turut mengkritik langkah PDIP. Salah satu warganet dengan akun @mha*** menulis, “Min, kenapa banteng kalo lagi menang kalem-kalem bae, kalo kalah berisik wkwkwk.” Sementara akun @bobosan**** menambahkan, “Jadi pengen masak banteng.”
Kenaikan PPN menjadi 12 persen yang direncanakan berlaku tahun depan sebelumnya telah disahkan dalam UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan pada 2021, saat PDIP menjadi partai mayoritas.
Kini, penolakan dari fraksi partai tersebut menimbulkan tanda tanya terkait konsistensi politik mereka.
