Rabu, 5 Februari, 2025

Demokrat Siap Kaji Usulan Prabowo tentang Kepala Daerah Dipilih DPRD

TajukNasional Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Demokrat, Teuku Riefky Harsya, menyatakan bahwa partainya akan mengkaji usulan Presiden Prabowo Subianto terkait pengembalian pemilihan kepala daerah melalui DPRD. Ia menilai biaya penyelenggaraan Pilkada yang cukup besar layak menjadi bahan diskusi.

“Nanti hal ini akan dibicarakan oleh para ketua umum partai, karena setiap partai memiliki mekanisme internal masing-masing,” kata Riefky usai menghadiri perayaan HUT ke-60 Partai Golkar di Sentul International Convention Center (SICC), Jawa Barat, Kamis (12/12) malam.

Ketua DPP Partai Demokrat, Herman Khaeron, menambahkan bahwa usulan tersebut dapat masuk dalam undang-undang melalui revisi UU yang sesuai mekanisme di DPR RI. “Apakah inisiatif ini berasal dari DPR atau pemerintah, hal tersebut perlu dibahas dalam mekanisme revisi UU,” ucapnya.

Herman menjelaskan bahwa fraksi Demokrat di DPR RI akan melakukan kajian terhadap usulan tersebut, terutama setelah Pilkada selesai. “Kami akan meninjau cara mana yang lebih menguntungkan bagi bangsa dan rakyat Indonesia,” ujarnya. Namun, ia belum memastikan apakah gagasan ini akan dimasukkan dalam revisi undang-undang pemilu.

Usulan Prabowo tentang Efisiensi Pemilu

Sebelumnya, Presiden RI Prabowo Subianto mencetuskan gagasan untuk mengembalikan kewenangan DPRD dalam memilih gubernur dan bupati. Hal ini disampaikan dalam pidatonya di acara HUT Partai Golkar. Prabowo menyoroti tingginya biaya Pilkada yang dianggap membebani anggaran negara.

“Mari kita berpikir ulang. Apakah sistem ini, yang menghabiskan puluhan triliun dalam beberapa hari saja, efisien? Negara-negara seperti Malaysia dan Singapura bisa memilih pemimpin daerah melalui DPRD,” ujar Prabowo di SICC, Kamis (12/12) malam.

Ia menilai sistem tersebut memungkinkan negara-negara tersebut untuk mengalokasikan anggaran ke sektor lain yang lebih mendesak. “Efisien, tidak perlu mengeluarkan uang berkali-kali, seolah-olah kita negara kaya,” tambahnya.

Partai Demokrat membuka kemungkinan untuk mengevaluasi sistem Pilkada setelah semua proses selesai. “Kita lihat dulu hasilnya dan dampaknya. Semua perlu dikaji mendalam sebelum mengambil keputusan,” pungkas Herman Khaeron.

 

- Advertisement -spot_imgspot_img
Berita Terbaru
- Advertisement -spot_img
Berita Lainnya
Rekomendasi Untuk Anda
- Advertisement -spot_img

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini