TajukNasional Mahkamah Konstitusi (MK) terus membuka layanan pendaftaran permohonan untuk Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah (PHP Kada) Serentak 2024 hingga Rabu, 11 Desember 2024.
Ketua MK, Suhartoyo, menyampaikan bahwa sidang sengketa PHP Kada Tahun 2024 akan dimulai setelah seluruh permohonan yang masuk diregistrasi dan mendapatkan nomor perkara.
Rencananya, sidang PHP Kada 2024 akan dimulai pada Januari 2025. Namun, Suhartoyo menekankan bahwa MK akan bersikap fleksibel dalam menanggapi perkembangan situasi di lapangan.
“Sidang akan dibagi menjadi tiga panel, kecuali ada hal-hal krusial yang mengharuskan sidang pleno. Tapi itu hanya dalam keadaan eksepsional, sedangkan pengucapan putusan harus dilakukan dalam sidang pleno,” ujar Suhartoyo melalui keterangan resmi.
Suhartoyo juga menanggapi soal berakhirnya masa tugas Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) pada 31 Desember 2024. Ia memastikan bahwa MK telah mengambil langkah-langkah untuk mengantisipasi potensi kekosongan di lembaga tersebut.
“Kami akan antisipasi agar tidak ada kekosongan,” tandasnya.
Hingga hari ini, MK telah menerima 240 permohonan sengketa hasil pemilihan kepala daerah. Permohonan tersebut terdiri dari 2 gugatan terkait pemilihan gubernur, 194 gugatan terkait pemilihan bupati, dan 44 gugatan terkait pemilihan wali kota.
Dengan jumlah permohonan yang terus bertambah, MK harus bekerja keras untuk menyelesaikan setiap sengketa dengan adil dan tepat waktu, menjaga kepercayaan publik terhadap proses demokrasi yang berjalan.
