TajukNasional Dalam era digital yang terus berkembang pesat, keterbukaan informasi publik menjadi kunci untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan dan partisipatif. Menko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (Menko AHY), menegaskan pentingnya keterbukaan informasi sebagai fondasi memperkuat demokrasi pada acara Apresiasi Keterbukaan Informasi Desa 2024, Jumat (29/11).
Didampingi Staf Khususnya, Agust Jovan Latuconsina, Merry Riana, dan Sigit Raditya, Menko AHY menyoroti bahwa keterbukaan informasi tidak hanya meningkatkan akuntabilitas pemerintah tetapi juga memberdayakan masyarakat untuk berperan aktif dalam pembangunan.
“Keterbukaan informasi memastikan rakyat menjadi pusat dari tata kelola pemerintahan. Ini adalah fondasi yang memperkuat demokrasi kita sekaligus mendorong transparansi di semua tingkatan,” ujar AHY dalam pidatonya.
Menko AHY juga mengungkapkan tantangan besar yang dihadapi dalam era digital, seperti kesenjangan akses internet dan rendahnya literasi informasi di beberapa daerah. Ia mengingatkan pentingnya membekali masyarakat dengan kemampuan literasi digital untuk menghadapi ancaman hoaks dan disinformasi yang dapat memecah belah bangsa.
“Di era digital ini, keterbukaan informasi harus diiringi tanggung jawab. Kita menghadapi banyak tantangan seperti misinformasi yang berpotensi merusak harmoni bangsa. Karenanya, kita perlu bersama-sama bergerak menciptakan keterbukaan yang sehat dan bermanfaat,” tegasnya.
Kolaborasi untuk Good Governance
Dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) dan terbuka (open governance), AHY mengajak seluruh elemen masyarakat dan pemerintah, mulai dari pusat hingga desa, untuk berinovasi menciptakan ekosistem keterbukaan informasi yang inklusif.
“Setiap pihak, mulai dari pemerintah pusat, daerah, hingga perangkat desa, punya peran penting dalam memastikan informasi yang dibutuhkan masyarakat dapat diakses dengan mudah dan tepat,” ujar AHY.
Ketua Komisi Informasi Pusat (KIP), Donny Yoesgiantoro, dalam laporannya menambahkan bahwa tingkat literasi digital masyarakat Indonesia masih berada di angka 4,3 dari skala 5. “Angka ini menunjukkan potensi besar untuk terus meningkatkan literasi keterbukaan informasi di seluruh lapisan masyarakat,” kata Donny.
Acara ini juga menjadi momen penghargaan bagi pemimpin daerah dan perangkat desa yang telah menunjukkan dedikasi tinggi dalam mengimplementasikan keterbukaan informasi publik. Menko AHY berharap sinergi antara pemerintah dan masyarakat dapat terus ditingkatkan untuk menghadirkan tata kelola pemerintahan yang transparan dan demokratis.
“Melalui kolaborasi, inovasi, dan semangat keterbukaan, kita dapat membangun bangsa yang lebih kuat dan demokratis,” tutup AHY.
