TajukNasional Wakil Ketua Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI, Herman Khaeron, mengusulkan agar laporan kinerja BAKN dapat disampaikan secara berkala dalam Sidang Paripurna DPR RI. Herman menilai, laporan rutin ini adalah bentuk pertanggungjawaban kepada masyarakat dan alat untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Pernyataan tersebut ia sampaikan dalam pertemuan dengan Kepala Badan Keahlian DPR RI di Gedung DPR RI, Senin (28/10).
Menurut Herman, BAKN sebelumnya sudah pernah melakukan pelaporan berkala dalam forum paripurna, tetapi kebiasaan ini sempat terhenti dalam beberapa periode terakhir. “Sebelumnya, BAKN melaporkan hasil telaahan dan kinerjanya secara berkala di paripurna. Kami berpikir bahwa laporan ini merupakan pertanggungjawaban kepada seluruh masyarakat Indonesia, pimpinan DPR, dan publik secara luas,” ujar Herman.
Ia menjelaskan bahwa transparansi dalam laporan kinerja menjadi krusial, khususnya untuk lembaga yang memiliki tanggung jawab dalam mengawasi dan menelaah keuangan negara. Ia berharap, laporan berkala di Sidang Paripurna ini nantinya bisa menjadi tolok ukur publik untuk menilai kinerja BAKN, sekaligus menjaga kepercayaan masyarakat terhadap lembaga tersebut.
Herman membandingkan mekanisme pelaporan BAKN dengan lembaga lain di DPR RI, seperti Badan Legislasi yang melaporkan capaian legislasi setelah undang-undang rampung, dan Badan Anggaran yang rutin menyampaikan hasil kerjanya dalam siklus anggaran tahunan. “Kami menginginkan adanya ruang yang lebih terbuka untuk melaporkan berbagai persoalan yang telah kami teliti dan selesaikan, sehingga masyarakat dapat mengetahui sejauh mana kinerja BAKN dalam menjaga akuntabilitas keuangan negara,” tegas politisi dari Fraksi Partai Demokrat itu.
Dalam rangka menjaga akuntabilitas, BAKN juga kerap menelaah berbagai temuan audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Temuan-temuan tersebut tidak hanya dilaporkan kepada komisi-komisi terkait, tetapi juga menjadi bahan dalam penyusunan rekomendasi yang ditujukan untuk perbaikan tata kelola keuangan di berbagai kementerian dan lembaga negara. Menurut Herman, laporan berkala di forum paripurna akan memberikan akses lebih luas kepada anggota DPR untuk mendalami hasil-hasil telaah tersebut, sehingga mereka bisa ikut mengawasi dan memastikan tindak lanjut atas rekomendasi yang disampaikan.
Selain itu, Herman menekankan bahwa laporan berkala di Paripurna bukan hanya untuk menampilkan hasil kerja, tetapi juga sebagai sarana bagi BAKN untuk mengidentifikasi tantangan-tantangan baru yang mungkin muncul dalam pengelolaan keuangan negara. “Pelaporan ini akan menjadi wadah untuk evaluasi bersama atas temuan yang ada, dan melalui transparansi yang lebih besar, kita dapat meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan negara yang lebih bertanggung jawab,” tambahnya.
Usulan ini juga sejalan dengan prinsip keterbukaan informasi publik yang diatur dalam undang-undang, yang bertujuan untuk memastikan bahwa masyarakat memiliki akses terhadap informasi tentang bagaimana pemerintah mengelola uang rakyat. Dengan adanya laporan kinerja BAKN yang disampaikan di Sidang Paripurna, masyarakat dapat melihat langsung langkah-langkah apa saja yang diambil oleh BAKN dalam menjaga akuntabilitas keuangan negara, sekaligus mengawal berbagai rekomendasi yang diberikan kepada kementerian dan lembaga terkait.
Sebagai bagian dari langkah proaktif BAKN untuk memastikan keuangan negara dikelola dengan baik, Herman menyatakan bahwa pihaknya berharap mendapat dukungan dari pimpinan DPR dan seluruh anggota legislatif dalam memperkuat akuntabilitas lembaga-lembaga negara melalui laporan berkala ini. “Kami ingin agar setiap upaya yang telah kami lakukan dapat terukur dan transparan di mata publik, serta menjadi contoh bagi badan-badan lain di DPR dalam mempertahankan integritas dan kredibilitasnya,” pungkasnya.
Mantap Kang Haro terus & lanjutkan Perjuangan