TajukNasional Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi V DPR RI pada Selasa (29/10), Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo memperkenalkan struktur baru Kementerian Pekerjaan Umum (PU) yang akan ia pimpin selama lima tahun ke depan. Struktur ini terbentuk menyusul kebijakan Presiden Prabowo Subianto yang memisahkan Kementerian Pekerjaan Umum dengan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) sebagai upaya memperkuat fokus pembangunan infrastruktur di berbagai sektor.
Dody menjelaskan, struktur Kementerian PU yang baru akan mempertahankan enam Direktorat Jenderal (Ditjen), sebagaimana dalam struktur Kementerian PUPR sebelumnya. Namun, terdapat satu perubahan penting, yaitu Ditjen Perumahan yang kini diubah menjadi Ditjen Prasarana Strategis, menyesuaikan dengan fokus kementerian yang lebih luas dan mencakup berbagai sektor infrastruktur strategis.
“Kementerian PU ini, sesuai dengan Perpres No. 139 Tahun 2024 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara dalam Kabinet Merah Putih, dibentuk untuk mendukung berbagai program prioritas pembangunan. Struktur ini nantinya akan membantu mencapai visi menuju Indonesia Emas 2045,” ujar Dody dalam pertemuan tersebut.
Dody menguraikan bahwa keenam Ditjen di bawah Kementerian PU terdiri dari:
1. Ditjen Sumber Daya Air, yang bertanggung jawab pada pengelolaan dan optimalisasi sumber daya air untuk ketahanan pangan dan energi,
2. Ditjen Bina Marga, yang mengawasi pembangunan jaringan jalan nasional,
3. Ditjen Cipta Karya, yang mengelola sarana dan prasarana permukiman,
4. Ditjen Prasarana Strategis, yang fokus pada infrastruktur khusus seperti jalur transportasi dan utilitas,
5. Ditjen Bina Konstruksi, yang memastikan kualitas konstruksi nasional, serta
6. Ditjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum, yang berperan dalam pembiayaan proyek infrastruktur strategis.
Struktur Kementerian PU akan diperkuat oleh Inspektorat Jenderal dan Sekretariat Jenderal yang bertanggung jawab dalam pengawasan dan operasional kementerian. Selain itu, Dody akan bekerja bersama dua badan utama, yaitu Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah dan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM). Kehadiran dua badan tersebut ditujukan untuk memastikan pembangunan infrastruktur berlangsung merata, terutama di daerah terpencil dan perbatasan, serta menyiapkan tenaga kerja yang terampil dan kompeten dalam mendukung berbagai proyek strategis.
Dody juga menyebutkan bahwa ia akan didukung oleh Wakil Menteri PU, Sekretaris Jenderal, dan sejumlah staf ahli di berbagai bidang yang meliputi pembangunan, ekonomi, sosial budaya, dan teknologi. Dengan kolaborasi ini, Dody berharap kementeriannya dapat menyelaraskan program pembangunan dengan tujuan jangka panjang pemerintah yang tertuang dalam delapan misi utama atau dikenal sebagai “Asta Cita” menuju Indonesia Emas 2045.
Dalam RDP tersebut, Dody menegaskan komitmennya untuk mengabdi di bawah arahan Presiden Prabowo, yang ia sebut memiliki visi nasionalis kuat. “Kesamaan visi dengan seorang nasionalis seperti Pak Prabowo dan optimisme menuju Indonesia yang lebih baik membuat saya siap mengabdikan diri. Saya yakin, dengan struktur baru ini, kita akan dapat menjalankan Asta Cita yang menjadi panduan dalam mewujudkan kemajuan bangsa hingga 2045,” jelasnya penuh keyakinan.
Struktur baru Kementerian PU ini dinilai sebagai langkah penting untuk memastikan tercapainya target-target pembangunan nasional di berbagai sektor. Dengan dukungan dari para Dirjen yang berpengalaman di bidangnya, Kementerian PU diharapkan akan mampu mendukung pembangunan infrastruktur yang inklusif dan berdampak luas bagi perekonomian Indonesia. Komisi V DPR RI pun menyambut baik perkenalan struktur ini dan berharap kolaborasi yang kuat antara kementerian dan DPR dapat terjalin dalam mewujudkan program-program prioritas pemerintah.
