TajukNasional Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), melakukan kunjungan kerja pertamanya ke Kementerian Transmigrasi di Kalibata, Jakarta Selatan, pada Selasa (22/10). Kunjungan ini menjadi bagian dari agenda awal AHY setelah dilantik sebagai Menko, dalam rangka mengenal lebih dekat kementerian yang berada di bawah koordinasinya.
AHY menjelaskan bahwa kunjungan ini bertujuan untuk membangun hubungan kerja yang solid dengan para pemangku kepentingan di Kementerian Transmigrasi. Ia menekankan pentingnya komunikasi dan kolaborasi dalam menjalankan tugas-tugas koordinasi lintas kementerian. Menurutnya, keberhasilan kepemimpinan tidak hanya ditentukan oleh visi, tetapi juga oleh sinergi yang terjalin antara pemimpin dan yang dipimpin.
“Saya merasa perlu turun langsung ke lapangan untuk mengenal lebih dekat rekan-rekan yang akan bekerja bersama saya. Kepemimpinan yang baik dibangun melalui hubungan yang harmonis, sinergi, dan kolaborasi. Oleh karena itu, penting bagi saya untuk segera memahami dinamika di Kementerian Transmigrasi,” kata AHY di hadapan media, Selasa (22/10).
Selain itu, AHY juga ingin mendengarkan pemaparan mendalam dari Menteri dan Wakil Menteri Transmigrasi mengenai kondisi kementerian serta tantangan yang dihadapi. Pemahaman ini sangat diperlukan agar ia bisa menjalankan tugas dengan efektif sesuai dengan arahan Presiden Prabowo Subianto, yang mengutamakan pembangunan ekonomi yang adil dan merata di seluruh Indonesia.
“Pada minggu-minggu pertama setelah dilantik, fokus saya adalah mempelajari tugas pokok dari setiap kementerian di bawah koordinasi saya. Ini sejalan dengan visi Presiden Prabowo, yang menginginkan pembangunan ekonomi yang berkeadilan dan berkelanjutan, serta memastikan tidak ada wilayah yang tertinggal,” ujar AHY.
Mempercepat Pembangunan di Kawasan Timur Indonesia
Salah satu isu penting yang diangkat oleh AHY adalah pentingnya mengurangi kesenjangan dalam pembangunan ekonomi antarwilayah di Indonesia. Ia menekankan bahwa tidak boleh ada ketimpangan pembangunan antara Jawa dan daerah-daerah lain, terutama di kawasan Indonesia timur.
“Kita ingin memastikan bahwa saudara-saudara kita di wilayah-wilayah lain, khususnya di Indonesia timur, juga mendapatkan perhatian yang sama dalam pembangunan ekonomi. Tidak boleh ada ketimpangan yang terlalu mencolok antara Jawa dan non-Jawa,” tegas AHY.
Program transmigrasi, menurut AHY, menjadi salah satu instrumen penting dalam mempercepat pembangunan ekonomi di kawasan yang masih tertinggal. Oleh karena itu, pemisahan Kementerian Transmigrasi dari urusan desa dan daerah tertinggal dilakukan agar fokus pada percepatan pembangunan di kawasan-kawasan tersebut.
AHY optimis bahwa dengan koordinasi yang baik antar kementerian, program transmigrasi dapat lebih efektif dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya di wilayah-wilayah yang selama ini masih tertinggal secara ekonomi.
Dengan langkah ini, AHY berharap Indonesia dapat bergerak maju secara merata, mengurangi ketimpangan, dan menciptakan pembangunan yang lebih berkeadilan di seluruh wilayah tanah air.
