TajukNasional Menteri Pertahanan Republik Indonesia sekaligus Presiden Terpilih, Prabowo Subianto, hadir di Gedung DPR/MPR/DPD Jakarta pada Rabu, 25 September 2024, untuk mengikuti rapat kerja (raker) bersama Komisi I DPR RI. Kehadiran Prabowo dalam rapat ini menandakan komitmen pemerintah terhadap isu-isu pertahanan dan keamanan nasional.
Prabowo tiba di lobby gedung sekitar pukul 14.48 WIB, mengenakan setelan jas hitam dan kopiah yang serasi. Sesaat setelah tiba, ia disambut oleh sejumlah pimpinan Komisi I DPR RI, termasuk Ketua Meutya Hafid, Wakil Ketua Sugiono, serta Menteri Hukum dan HAM, Supratman Andi Agtas. Selain itu, kehadiran Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Budisatrio Djiwandono, yang juga merupakan keponakan Prabowo, menambah suasana kekeluargaan dalam pertemuan tersebut.
Usai menyapa para pimpinan, Prabowo dan rombongannya diantar menuju Ruang Rapat Komisi I DPR RI dengan menaiki eskalator. Rapat kerja kali ini tidak hanya melibatkan Menhan dan Menkumham, tetapi juga dihadiri oleh perwakilan dari Kementerian Luar Negeri. Agenda utama dari raker ini adalah pembahasan tingkat I terhadap lima Rancangan Undang-Undang (RUU) yang berkaitan dengan kerjasama di bidang pertahanan.
Rapat kerja ini diharapkan dapat menghasilkan langkah-langkah strategis untuk meningkatkan keamanan nasional dan membahas kerjasama internasional yang diperlukan dalam menghadapi berbagai tantangan keamanan global. Dengan adanya dukungan dari Komisi I DPR RI, Kementerian Pertahanan berkomitmen untuk terus memperkuat sistem pertahanan negara, serta meningkatkan kapasitas dan kapabilitas Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (TNI).
Selama rapat berlangsung, Prabowo menekankan pentingnya sinergi antara kementerian dalam merumuskan kebijakan yang komprehensif, serta mendorong upaya pembangunan yang berkelanjutan di sektor pertahanan. “Kami harus bekerja sama untuk memastikan bahwa pertahanan negara kita tetap kuat dan mampu menghadapi berbagai tantangan yang ada,” ujar Prabowo.
Dengan hadirnya Prabowo dalam raker ini, diharapkan dapat memperkuat kolaborasi antara pemerintah dan DPR dalam menjalankan agenda pembangunan yang lebih baik, khususnya di bidang pertahanan dan keamanan. Rapat kerja ini juga mencerminkan semangat demokrasi dan keterlibatan aktif dari semua pihak dalam proses pengambilan keputusan yang berdampak langsung pada keselamatan dan keamanan bangsa.
