TajukNasional Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Indonesia periode 2024-2029, Anindya Bakrie, melakukan pertemuan strategis dengan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), di Kantor Kementerian ATR/BPN pada Senin, 23 September 2024. Pertemuan ini bertujuan untuk membahas berbagai peluang kolaborasi antara KADIN dan Kementerian ATR/BPN dalam mendukung pembangunan ekonomi Indonesia.
Usai pertemuan, Anindya Bakrie menyampaikan komitmen KADIN sebagai mitra strategis pemerintah, siap bekerja sama dengan Kementerian ATR/BPN untuk mencapai tujuan pembangunan nasional. “KADIN Indonesia, berdasarkan Undang-Undang dan juga Keputusan Presiden, memiliki peran penting sebagai mitra pemerintah. Kami membahas sejumlah hal menarik, salah satunya adalah redistribusi tanah yang dapat menjadi peluang bagi anggota KADIN di tingkat kabupaten, kota, dan provinsi untuk ikut serta mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia,” ungkap Anindya.
Redistribusi tanah, yang merupakan salah satu program unggulan Kementerian ATR/BPN, dinilai memiliki potensi besar dalam menciptakan pemerataan akses lahan bagi masyarakat dan dunia usaha. Hal ini sejalan dengan misi KADIN untuk mendukung perekonomian melalui peran serta anggotanya di seluruh daerah. Anindya menambahkan bahwa redistribusi tanah akan membuka peluang baru bagi sektor bisnis untuk berkembang, terutama di daerah-daerah yang memiliki potensi agraris dan industri.
Selain redistribusi tanah, Anindya juga menyoroti pentingnya inovasi Bank Tanah, yang dianggap sebagai instrumen penting untuk mendukung investasi di Indonesia. Bank Tanah, yang dikelola oleh Kementerian ATR/BPN, bertujuan untuk menyediakan lahan yang siap pakai bagi proyek-proyek investasi, dengan jaminan kepastian hukum yang jelas. “Inovasi Bank Tanah ini sangat membantu dalam menarik investor, karena mereka membutuhkan kepastian hukum terkait status tanah di Indonesia,” jelasnya.
Diskusi lebih lanjut juga menyentuh topik mengenai peraturan pemerintah tentang carbon trading. Menurut Anindya, carbon trading dapat menjadi salah satu pendorong bagi dunia usaha untuk terlibat lebih dalam dalam upaya pemerintah mengatasi perubahan iklim. Ia menyebut bahwa sektor swasta, yang diwakili oleh KADIN, dapat berperan sebagai motor penggerak dalam program-program pemerintah terkait lingkungan. “Carbon trading memiliki potensi besar untuk melibatkan sektor swasta, menjadikannya sebagai ‘bensin’ yang mempercepat implementasi program-program pemerintah lainnya,” tambah Anindya.
Anindya juga mengungkapkan kebahagiaannya atas sambutan hangat yang diberikan oleh AHY dalam pertemuan tersebut. Meskipun Anindya dan AHY sudah saling mengenal sejak lama, pertemuan kali ini diadakan dalam kapasitas resmi Anindya sebagai Ketua Umum KADIN. “Saya sangat bahagia karena Pak Menteri meluangkan waktu untuk menerima kami. Meskipun kami sudah lama saling kenal secara pribadi, pertemuan kali ini adalah kesempatan penting untuk membahas kolaborasi antara KADIN dan Kementerian ATR/BPN secara lebih formal,” ujarnya.
Dalam pertemuan tersebut, Anindya dan AHY menegaskan pentingnya sinergi antara sektor swasta dan pemerintah untuk membangun ekonomi Indonesia yang lebih kuat dan inklusif. KADIN, dengan jaringannya yang luas, diharapkan dapat berperan aktif dalam membantu pemerintah menciptakan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, mengurangi ketimpangan sosial, dan memastikan kesejahteraan rakyat. Kolaborasi ini mencakup berbagai sektor, mulai dari redistribusi tanah, pengelolaan lahan melalui Bank Tanah, hingga kontribusi swasta dalam program lingkungan seperti carbon trading.
Pertemuan ini diharapkan menjadi awal dari kerja sama yang lebih erat antara KADIN dan Kementerian ATR/BPN, yang pada akhirnya akan mempercepat pertumbuhan ekonomi Indonesia dan memperkuat iklim investasi di masa depan.
