TajukNasional Politikus Partai Demokrat Dr. Hinca Panjaitan XIII menggelar acara bedah buku bertajuk Save Babel di Koba, Bangka Tengah, Selasa (17/9). Buku ini mengupas secara mendalam berbagai persoalan terkait industri pertimahan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, yang dikenal dengan julukan “Negeri Serumpun Sebalai”.
Menurut Hinca, buku ini ditulis sebagai bentuk kepedulian terhadap dampak industri timah yang mempengaruhi kehidupan sosial dan kesejahteraan masyarakat setempat.
“Saya beri judul Save Babel karena masalah pertimahan di Bangka Belitung bukan sekadar isu ekonomi, tetapi juga berdampak pada kesejahteraan sosial masyarakat. Banyak aspek yang perlu dibenahi, mulai dari regulasi hingga distribusi keuntungan dari hasil tambang ini,” ujar Hinca dalam diskusi buku tersebut.
Dalam bukunya, Hinca menguraikan berbagai permasalahan hukum yang menyelimuti bisnis pertimahan di Babel, termasuk kasus-kasus yang melibatkan pengusaha besar yang terjerat hukum dan diduga merugikan negara hingga mencapai Rp300 triliun. Namun, Hinca menegaskan bahwa fokus bukunya bukan pada skandal hukum yang sedang ramai diperbincangkan, melainkan pada cara menyeimbangkan antara penegakan hukum dan keberlanjutan ekonomi masyarakat yang sangat bergantung pada pertambangan timah.
“Dalam buku ini, saya tidak fokus pada kasus hukum yang viral saat ini. Biarkan aparat hukum bekerja. Tapi kita harus kritis, bagaimana keadilan dapat ditegakkan tanpa mengabaikan nasib ekonomi masyarakat yang bergantung pada sektor pertambangan,” jelas Hinca yang saat ini menjabat sebagai Anggota Komisi III DPR RI dari Daerah Pemilihan Sumatera Utara III.
Buku Save Babel juga memberikan delapan rekomendasi strategis yang ditujukan kepada Presiden dan Wakil Presiden terpilih masa jabatan 2024–2029, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Rekomendasi ini bertujuan untuk mengatasi “kutukan timah” yang menghantui Bangka Belitung. Beberapa rekomendasi yang disampaikan Hinca termasuk:
1. Revitalisasi fungsi intelijen kejaksaan untuk memantau dan menindak pelaku kejahatan tambang.
2. Menghapus rezim beking oknum TNI-Polri yang terlibat dalam pertambangan ilegal.
3. Pembentukan koperasi tambang rakyat guna memberikan akses legal bagi masyarakat lokal untuk terlibat dalam pertambangan.
4. Digitalisasi tambang melalui Sistem Informasi Mineral dan Batubara (SIMBARA) untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas.
5. Reklamasi wajib dilakukan untuk memperbaiki kerusakan lingkungan akibat aktivitas tambang.
6. Mengubah lahan bekas tambang menjadi area pertanian produktif.
7. Menyelesaikan permasalahan ekologis melalui proses hukum yang adil.
8. Menghapus cengkeraman korupsi yang menguasai industri tambang di Bangka Belitung.
Hinca juga menyoroti tantangan yang dihadapi oleh para pemimpin dalam memberantas mafia tambang yang sering kali dilindungi oleh oknum aparat keamanan. “Salah satu tantangan terbesar saat ini adalah bagaimana memberantas rezim beking aparat yang justru berperan ganda sebagai pelindung sekaligus pelaku kejahatan tambang ilegal,” tegasnya.
Dalam kesempatan itu, Hinca menggunakan analogi bahwa “Jika ayam bertelur emas, ambil telurnya, tapi jangan bunuh induknya,” untuk menggambarkan pentingnya menjaga keseimbangan antara pengelolaan sumber daya alam dan keberlanjutan ekonomi masyarakat.
Acara bedah buku ini dihadiri oleh berbagai tokoh penting, termasuk Bupati Bangka Tengah Algafry Rahman, Direktur Utama PT Timah Tbk Ahmad Dani, sejumlah pejabat daerah, mahasiswa, perwakilan organisasi masyarakat yang peduli dengan isu tambang, serta tokoh masyarakat setempat.
Buku Save Babel diharapkan dapat membuka mata banyak pihak mengenai persoalan industri timah di Bangka Belitung dan memberikan solusi konkret bagi keberlanjutan ekonomi serta lingkungan di wilayah tersebut.
