TajukNasional Presiden terpilih Prabowo Subianto berencana membangun 3 juta rumah sebagai bagian dari program prioritas nasional. Menyikapi rencana tersebut, Menteri Agraria Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) telah menyatakan komitmennya untuk menyiapkan lahan yang diperlukan guna mendukung keberhasilan program ini.
AHY, yang akrab disapa demikian, menyatakan bahwa Kementerian ATR/BPN akan menjadi bagian penting dalam pelaksanaan program pembangunan rumah rakyat ini, dengan memastikan bahwa lahan yang digunakan bebas dari sengketa. “Ya kita juga memang akan mengikuti apa yang menjadi program-program prioritas menjadi kebijakan dari presiden terpilih kita, Pak Prabowo Subianto dan pemerintahan 5 tahun ke depan. Di antaranya memang beliau ingin mengadakan rumah-rumah rakyat. Untuk itu, Kementerian ATR/BPN ingin menjadi bagian utama karena sebelum bisa membangun rumah infrastruktur apapun harus disiapkan tanahnya,” kata AHY saat ditemui di Gedung DPR RI, Jakarta Pusat, Senin (9/9/2024).
Lebih lanjut, AHY menjelaskan bahwa dalam proses penyediaan lahan, Kementerian ATR/BPN akan berhati-hati untuk memastikan bahwa tanah yang dipilih benar-benar clean and clear, atau bebas dari sengketa, termasuk memastikan bahwa lahan tersebut tidak ditempati oleh masyarakat. Ia menekankan pentingnya pendekatan yang adil dan bijaksana jika lahan tersebut ternyata ditempati oleh warga.
“Kalaupun ada harus ada skema yang dijalankan yang juga berkeadilan bagi masyarakat. Dengan demikian tidak menimbulkan masalah di kemudian hari dan pembangunan bisa dilakukan dengan cepat dan profesional,” jelasnya.
Sebelumnya, rencana ambisius ini juga telah disampaikan oleh Panangian Simanungkalit, seorang Pakar Properti sekaligus Anggota Dewan Pakar TKN Prabowo-Gibran. Dalam keterangannya, Panangian menjelaskan bahwa dari 3 juta rumah yang direncanakan, sebanyak 2 juta rumah akan dibangun di kawasan pedesaan dan pesisir pantai, sementara 1 juta rumah lainnya akan dibangun di perkotaan. Dari jumlah tersebut, 500 ribu unit akan berupa rumah tapak atau rumah sederhana sehat (RSH), dan 500 ribu lainnya akan dibangun dalam bentuk rumah susun.
“Jadi 3 juta rumah ini, 2 juta rumah di kawasan perdesaan ada kawasan pesisir juga dan 1 juta di kota, 500 ribu RSH kurang lebih, kemudian 500 ribu lagi rumah sewa yang low rise (4 lantai) dan high rise (20 lantai), TOD (Transit Oriented Development), kemudian rumah sewa untuk pekerja di CBD dan tempat-tempat strategis, dan rusunami,” ungkapnya dalam acara Forwapera di Jakarta Selatan, Jumat (21/6/2024), dikutip dari detikProperti.
Rencana pembangunan 3 juta rumah ini mencerminkan upaya pemerintah untuk mengatasi masalah perumahan yang masih menjadi tantangan di Indonesia, terutama di daerah-daerah terpencil dan perkotaan. Dengan persiapan lahan yang matang dan bebas sengketa, diharapkan program ini dapat berjalan lancar dan memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat luas.
