TajukNasional Panitia Khusus (Pansus) Haji DPR RI terus mendalami berbagai permasalahan yang terjadi selama pelaksanaan ibadah haji tahun 2024. Salah satu isu utama yang mencuat dalam rapat dengar pendapat dengan Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) pada Senin (4/9) adalah adanya ketidaksesuaian biaya yang dikeluarkan dengan yang telah disepakati sebelumnya.
Dalam rapat tersebut, terungkap bahwa biaya pelaksanaan ibadah haji yang telah disepakati sebesar Rp8,2 triliun. Namun, dalam pelaksanaannya, hanya Rp7,8 triliun yang digunakan. Menanggapi temuan ini, Anggota Pansus Haji DPR RI, Wastam, menyoroti adanya selisih sebesar Rp400 miliar yang cukup jauh dari kesepakatan awal antara DPR RI dan pemerintah.
“Jadi ada selisih kurang lebih sekitar Rp400 miliar. Seandainya Rp400 miliar ini bisa dimanfaatkan untuk masyarakat lagi, untuk para jemaah haji, itu bisa mengurangi kurang lebih biaya sekitar Rp2 juta per orang,” ujar Wastam dalam video TVR Parlemen yang dikutip tajuknasional.com, Kamis (5/9).
Wastam, yang juga merupakan politisi dari Fraksi Demokrat, menyayangkan adanya selisih biaya tersebut. Menurutnya, dana yang tidak terpakai ini seharusnya bisa dimanfaatkan untuk meringankan beban biaya yang harus dibayarkan oleh calon peserta haji. Ia menegaskan bahwa kejadian seperti ini tidak boleh terulang kembali di masa mendatang.
Lebih lanjut, Wastam mengungkapkan bahwa Panitia Kerja (Panja) Haji akan membahas langkah-langkah perbaikan dalam pengelolaan dan sistem keuangan haji. Ia berharap dalam pertemuan selanjutnya, Pansus Haji dapat merumuskan rekomendasi kebijakan yang lebih baik untuk sistem haji ke depan.
Selama bekerja, Pansus Haji DPR RI tidak hanya fokus pada masalah keuangan, tetapi juga menyoroti sejumlah isu lain terkait pelaksanaan haji. Salah satunya adalah banyaknya temuan jemaah yang dapat langsung berangkat tanpa harus melalui antrian panjang, yang seharusnya menjadi prosedur wajib. Selain itu, terdapat pula kekhawatiran terkait ketidaktahuan BPKH mengenai lamanya masa antrian jemaah yang tercantum dalam aplikasi Sistem Komputerisasi Haji Terpadu (Siskohat).
Wastam berharap, dengan adanya pembahasan yang mendalam dan rekomendasi kebijakan yang tepat, masalah-masalah yang ditemukan selama pelaksanaan ibadah haji 2024 dapat segera diperbaiki. Ia juga menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana haji agar para jemaah mendapatkan pelayanan yang maksimal dengan biaya yang wajar.
