TajukNasional Ketua Komisi I DPR RI dari Fraksi Partai Golkar, Meutya Hafid, mendesak TNI untuk serius mengusut kasus dugaan penganiayaan yang mengakibatkan kematian pelajar berinisial MHS (15) di Deli Serdang, Sumatera Utara.
Kasus ini, yang terjadi pada bulan Mei lalu, melibatkan dugaan tindakan kekerasan oleh oknum TNI terhadap MHS hingga menyebabkan kematiannya.
Meutya menegaskan, meskipun kasus ini sudah berlangsung cukup lama, hingga kini belum ada kejelasan dari pihak TNI.
“Kami menuntut POM (polisi militer) untuk serius menangani kasus ini karena pelaku diduga berasal dari institusi TNI,” ujar Meutya, pada Rabu (31/7).
Insiden tersebut berawal pada 24 Mei 2024, ketika MHS dan temannya menyaksikan tawuran di Jalan Pelican, Deli Serdang, Medan. Saat polisi dan TNI membubarkan tawuran, MHS ikut diamankan.
Menurut keterangan saksi, MHS diduga ditangkap dan dianiaya oleh anggota Babinsa di lokasi.
MHS dikatakan dipukul hingga jatuh ke bawah rel kereta api dan mengalami luka parah di bagian kepala, dada, dan tangan.
MHS yang merupakan siswa kelas 3 SMP sempat tidak sadarkan diri dan kemudian dilarikan ke rumah sakit, namun meninggal dunia keesokan harinya.
Meutya mengungkapkan keprihatinannya dan mengecam tindakan kekerasan yang mengakibatkan kematian korban.
“Kasus ini harus ditangani secara transparan dan adil,” tegasnya.
Meutya juga menyoroti sikap TNI yang dinilai mengecilkan kasus ini, meskipun orangtua korban telah melaporkannya ke Denpom I/5 Medan sejak kematian MHS.
“Jika memang tidak ada penganiayaan, buktikan secara jelas. Penyelidikan dan penyidikan harus terus berlanjut,” kata Meutya.
Pada Senin (29/7), keluarga MHS mendatangi kantor Komnas HAM di Jakarta untuk meminta pengawalan proses hukum.
Meutya mendukung langkah keluarga tersebut dan meminta TNI bekerja sama dalam pengungkapan kasus ini.
“Tidak ada pembenaran untuk hilangnya nyawa seseorang akibat kekerasan aparat. Kasus ini harus diusut tuntas dan pelaku harus mendapatkan sanksi hukum jika terbukti bersalah,” pungkasnya.
