TajukNasional Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati akhirnya merestui permohonan penambahan anggaran sebesar Rp 620 miliar untuk Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).
Meskipun angka ini sedikit lebih rendah dari permintaan awal yang mencapai Rp 675 miliar, berita ini tetap disambut gembira oleh Menteri ATR/Kepala BPN, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).
“Sudah cair untuk yang tahun ini. Alhamdulillah, anggaran belanja tambahan sekitar Rp 620 miliar rupiah dari Kementerian Keuangan. Ibu Menkeu (Sri Mulyani) dan jajarannya menilai apa yang dilakukan oleh Kementerian ATR/BPN ini memang penting,” kata AHY saat ditemui di Gedung Lemhanas, Jakarta Pusat, Kamis (25/7).
Penambahan anggaran ini diharapkan dapat mempercepat pekerjaan Kementerian ATR/BPN, terutama dalam mengejar target pendaftaran 120 juta bidang tanah. AHY optimistis bahwa dukungan tambahan ini akan membantu menyelesaikan target 126 juta bidang tanah terdaftar pada tahun 2025.
“Insyaallah tahun 2025 nanti kami juga mendapatkan support tambahan dari Kementerian Keuangan. Mudah-mudahan ini bisa mempercepat agar target-target pencapaian akhir tahun 2024 ini bisa kita wujudkan dengan baik,” ujarnya.
Sebelumnya, AHY mengajukan permohonan penambahan anggaran sebesar Rp 675,87 miliar untuk tahun anggaran (TA) 2024. Namun, permintaan yang diajukan sejak bulan Maret lalu tersebut sempat belum mendapat respons dari Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.
“Belum ada respons dari Menkeu. Tentunya kita masih terus mengawal itu. Yang jelas, kami sudah mengusulkan anggaran yang kami rasa esensial dan fundamental untuk bisa menuntaskan program-program kebijakan-kebijakan,” kata AHY saat ditemui di Jakarta Convention Center (JCC) Senayan, Jakarta Pusat, Senin (8/7/2024).
AHY menjelaskan bahwa anggaran tambahan ini akan digunakan untuk berbagai terobosan, mengingat masalah-masalah pertanahan dan tata ruang memiliki tantangan dalam hal kompleksitasnya. Dukungan anggaran sangat diperlukan untuk menyelesaikan isu-isu tersebut.
“Urusan pertanahan, termasuk penyelesaian isu-isu tata ruang ini kompleks dan butuh dukungan anggaran. Inilah yang sedang kami upayakan, walaupun kami paham bahwa negara dan pemerintah memiliki berbagai prioritas,” ujarnya.
AHY menyadari bahwa pemerintah memiliki banyak prioritas di sisi ekonomi, mulai dari pembangunan sumber daya manusia (SDM) hingga pertanahan. Namun, ia tetap berharap agar Kementerian ATR/BPN dapat memperoleh anggaran yang cukup untuk mencapai target-target yang telah ditetapkan.
“Semuanya punya kepentingan dan prioritas. Oleh karena itu, kami juga mencoba untuk memaklumi situasinya. Tetapi secara khusus kami juga memohon agar anggaran yang dialokasikan ke Kementerian ATR/BPN mencukupi kebutuhan dan target-target yang harus kami capai,” kata AHY.
Dengan disetujuinya tambahan anggaran ini, Kementerian ATR/BPN diharapkan dapat menjalankan program-programnya dengan lebih efektif dan efisien, sehingga tujuan-tujuan strategis dalam bidang pertanahan dan tata ruang dapat tercapai sesuai dengan target yang telah ditetapkan.
