TajukPolitik – Dorongan pembentukan panitia khusus (pansus) untuk mengungkap persoalan impor 2,2 juta ton beras senilai Rp2,7 triliun dan kerugian negara akibat demurrage impor beras senilai Rp294,5 miliar terus menguat. Legislator dari Partai Demokrat dan PKS mendukung DPR segera membentuk pansus impor beras.
“Pansus setuju kalau memang kuat dugaan mark up harga pembelian (beras),” kata Anggota Komisi IV Fraksi Partai Demokrat Suhardi Duka, Jakarta, Selasa, 9 Juli 2024.
Suhardi menduga murahnya harga beras yang di impor ke Indonesia merupakan stok milik negara-negara produksi yang telah lama tersimpan di gudang.
“Beras impor itu murah karena stok negara-negara produksi yang ada di gudang mereka sehingga rasanya kurang enak karena beras stok enam bulan ke atas,” beber Suhardi.
Hal senada disampaikan anggota Komisi IV Fraksi PKS Andi Akmal Pasluddin. Andi Akmal berharap pansus dapat dibentuk secepatnya.
“Sangat mendukung usulan (Pansus skandal mark up impor beras) tersebut,” tegas dia.
Pembentukan pansus, kata Andi Akmal, diperlukan untuk mengetahui kebenaran soal dugaan mark up impor beras yang menyeret nama Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi dan Direktur Utama (Dirut) Perum Bulog Bayu Krisnamurthi, itu.
Menurut Andi Akmal, jika mark up impor beras tersebut benar, tentu akan melukai hati para petani dan rakyat Indonesia.
“Karena apabila benar sangat melukai hati petani dan rakyat Indonesia,” ujar dia.
Sebelumnya, anggota Komisi IV Fraksi PKB Daniel Johan mendorong pembentukan Panitia Khusus (Pansus) untuk mengungkap persoalan impor 2,2 juta ton beras senilai Rp2,7 triliun dan kerugian negara akibat demurrage impor beras senilai Rp294,5 miliar.
“Iya nanti kita usulkan dan dorong,” kata Daniel Johan, Minggu, 6 Juli 2024.
Laporan ke KPK
Perkara ini juga telah dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) oleh Studi Demokrasi Rakyat (SDR). Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi dan Direktur Utama Perum Bulog Bayu Krisnamurthi menjadi terlapor dalam perkara ini.
“Kami berharap laporan kami dapat menjadi masukan dan bahan pertimbangan untuk Bapak Ketua KPK dalam menangani kasus yang kami laporkan,” kata Direktur Eksekutif Studi Demokrasi Rakyat Hari Purwanto di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Rabu, 3 Juli 2024.
Sementara itu, Perum Bulog mengeklaim telah menjadi korban tuduhan dugaan mark up (menaikkan harga) impor beras dari Vietnam, yang telah dilaporkan salah satu pihak kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
“Akibat laporan yang berusaha membentuk opini buruk di masyarakat tanpa berbasis fakta maka tentunya hal ini telah membuat Perum Bulog menjadi korban,” kata Sekretaris Perusahaan Perum Bulog Arwakhudin Widiarso dalam keterangan tertulis di Jakarta, Minggu, 7 Juli 2024.
Menurut Widiarso, laporan yang tanpa ada fakta, itu akan merugikan reputasi perusahaan yang telah dibina oleh Perum Bulog. “Terutama ketika saat ini perusahaan sedang giat berbenah diri melalui transformasi di semua lini bisnis yang dilakukan,” ucap dia.
