TajukNasional – Menteri ATR/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), memastikan bahwa data kementeriannya tidak terdampak oleh peretasan pusat data nasional sementara (PDNS) 2 Surabaya.
Ia menjelaskan bahwa data Kementerian ATR belum terintegrasi dengan PDN dan masih disimpan di pusat data dan informasi (Pusdatin) Kementerian ATR/BPN.
“Karena belum terintegrasi, rasanya belum ada data kami yang terkena dampak peretasan PDNS,” ujar AHY di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (2/7). “Sementara ini, kami belum terintegrasi ke sistem PDN, kami masih menggunakan sistem internal,” lanjutnya.
Lebih lanjut, AHY juga menegaskan bahwa pihaknya saat ini sedang menguatkan Pusdatin milik Kementerian ATR/BPN untuk mengantisipasi kemungkinan peretasan. Menurut AHY, yang terpenting adalah bagaimana kementerian tidak hanya ikut-ikutan dalam melakukan digitalisasi tanpa memperkuat sistem yang ada.
“Kami di ATR/BPN tidak hanya sekadar ikut-ikutan dalam digitalisasi tetapi juga fokus pada pengamanan data. Karena ini adalah data rakyat, data pribadi yang harus kita amankan,” kata dia.
Ke depan, kata AHY, kementeriannya akan melakukan pencadangan data di Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) sambil menunggu terbitnya peraturan yang tengah digodok oleh kementerian tersebut. Menurutnya, pemerintah memang bertujuan untuk mengintegrasikan seluruh data di pusat data nasional. Namun, sebelum integrasi tersebut dilakukan, ia meminta Kominfo untuk memperkuat sistem keamanan digital terlebih dahulu.
“Tujuan akhirnya adalah agar seluruh data pemerintah, baik pusat maupun daerah, terintegrasi dan dapat diakses lebih mudah oleh semua pihak,” kata dia. “Tapi keamanan digitalnya harus dibangun terlebih dahulu. Seperti yang diingatkan oleh DPD RI, jangan sampai tujuan yang baik justru menjadi masalah karena pengamanannya tidak kuat,” ujarnya.
Dengan menguatkan Pusdatin Kementerian ATR/BPN dan mempertimbangkan aspek keamanan data secara serius, AHY berkomitmen untuk melindungi data pribadi masyarakat dari ancaman peretasan. Hal ini menjadi langkah penting dalam era digitalisasi di mana data menjadi aset berharga yang harus dijaga ketat keamanannya.
AHY menambahkan bahwa kementeriannya tidak hanya fokus pada integrasi data tetapi juga berupaya memastikan bahwa sistem yang ada mampu memberikan perlindungan maksimal terhadap data-data tersebut. Langkah-langkah strategis yang dilakukan oleh Kementerian ATR/BPN ini diharapkan dapat menjadi contoh bagi instansi lainnya dalam mengelola data secara aman dan efisien.
Dengan demikian, integrasi data yang direncanakan oleh pemerintah dapat berjalan lancar tanpa mengabaikan aspek keamanan digital yang krusial. AHY berharap bahwa melalui upaya ini, kepercayaan publik terhadap sistem digital pemerintah dapat meningkat, sehingga tujuan akhir dari digitalisasi data pemerintahan bisa tercapai dengan baik dan aman.
