TajukNasional – Kementerian Keuangan mengumumkan terdapat 8 program prioritas belanja dalam Rancangan Anggaran dan Belanja Pemerintah (APBN) Tahun Anggaran 2025.
Delapan program ini akan dijalankan oleh pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Direktur Jenderal Anggaran Kemenkeu Isa Rachmatawarta menyatakan bahwa 8 prioritas belanja tersebut telah disesuaikan dengan prioritas nasional dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2025.
Ia juga menambahkan bahwa program prioritas ini telah dibicarakan dengan presiden dan wakil presiden terpilih.
“Bahwa prioritas nasional ada 8, ini sudah dibicarakan dengan presiden dan wakil presiden terpilih,” kata Isa dalam rapat panitia kerja Kebijakan Belanja Pemerintah Pusat pada RAPBN 2025 dengan Badan Anggaran DPR RI, Selasa, (25/6).
Isa menjelaskan bahwa prioritas pertama adalah memperkokoh ideologi Pancasila dan hak asasi manusia. Program ini akan dilaksanakan melalui anggaran bidang pendidikan. “Peningkatan toleransi dibutuhkan untuk mencapai masyarakat adil dan makmur,” katanya.
Selanjutnya, program peningkatan pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, dan ekonomi digital akan masuk dalam anggaran bidang pertahanan keamanan dan bidang ketahanan pangan.
Prioritas ketiga, menurut Isa, adalah pengembangan infrastruktur dan peningkatan lapangan kerja yang berkualitas serta mendorong kewirausahaan dan pengembangan industri kreatif. Program ini akan didukung melalui anggaran bidang infrastruktur dan perlindungan sosial.
Program keempat berfokus pada memperkuat pembangunan sumber daya manusia, sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi, dan kesetaraan gender. Ini akan didanai melalui anggaran bidang pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, dan bidang pengarusutamaan gender.
Kelima, program melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah. Program ini akan didanai oleh anggaran bidang infrastruktur, bidang hilirisasi industri, dan peningkatan industri.
Keenam, program membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan, dan pemberantasan kemiskinan akan didanai oleh anggaran bidang infrastruktur dan perlindungan sosial.
Ketujuh, memperkuat reformasi politik dan hukum, pemberantasan korupsi, narkoba, dan judi. Program ini akan didanai oleh anggaran bidang hankam. Kedelapan, adalah program memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi yang akan didanai anggaran bidang pendidikan.
“Program ini sesuai dengan arahan dari Banggar bahwa kita harus melakukannya dengan fokus, sehingga kami tidak mencecer anggaran kita,” kata Isa.
Dengan delapan program prioritas ini, diharapkan dapat mendukung visi pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan pemerataan kesejahteraan di seluruh Indonesia. Dukungan legislatif dan eksekutif menjadi kunci dalam mewujudkan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2025 yang pro rakyat dan pro pertumbuhan ekonomi.
