TajukPolitik – Anggota DPR RI dari Partai Demokrat, Sartono Hutomo menyatakan bahwa untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045, DPR RI selaku legislatif dan mitra kerja eksekutif (Pemerintah) perlu mengeluarkan Undang-Undang yang berkualitas.
Politikus Partai Demokrat ini menekankan pentingnya fokus pada legislasi yang pro rakyat dan pro pertumbuhan ekonomi. Kebijakan yang dibuat harus mampu memberikan manfaat langsung kepada rakyat dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan. “DPR-Pemerintah harus bisa bersinergi, dimana kebijakan yang dikeluarkan merumuskan kebijakan yang pro rakyat, transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kerjasama lintas sektor baik dengan pemerintah, swasta, dan masyarakat,” kata Sartono Hutomo.
Menurut Sartono, DPR akan terus mengawal dan mengawasi berbagai program pemerintahan untuk memastikan keberlangsungannya demi kesejahteraan rakyat. Contohnya, dalam sektor Migas, penting untuk menghasilkan UU Migas yang berkualitas, yang mampu menghasilkan pendapatan negara maksimal tanpa adanya kebocoran dalam pelaksanaan teknis di lapangan.
Sartono menambahkan bahwa kebijakan energi yang tepat dan payung hukum yang fleksibel di masa depan sangat diperlukan. Hal ini untuk mempermudah setiap anak bangsa dalam memperoleh kesempatan kerja dan eksplorasi dari berbagai bidang kegiatan atau industri.
Sementara itu, Peneliti Formappi Lucius Karus berharap DPR RI harus bisa mengontrol program apapun dari pemerintah termasuk program-program untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045. “Persoalannya bukan pada ada atau tidaknya kewenangan pada DPR tetapi ya itu, bagaimana parpol melalui fraksi di DPR nanti memposisikan diri,” tandasnya.
Dalam mewujudkan visi Indonesia Emas 2045, sinergi antara legislatif dan eksekutif sangat krusial. DPR dan pemerintah perlu bekerja sama dalam merumuskan dan mengimplementasikan kebijakan yang tidak hanya mendukung pertumbuhan ekonomi, tetapi juga berfokus pada kesejahteraan rakyat.
Sebagai bagian dari upaya tersebut, DPR diharapkan mampu mengawal setiap langkah pemerintah dengan seksama. Dalam hal ini, pengawasan terhadap program-program strategis, seperti sektor Migas, menjadi sangat penting. Dengan UU Migas yang berkualitas, diharapkan bisa meningkatkan pendapatan negara dan menghindari potensi kebocoran dalam implementasinya.
Selain itu, kebijakan yang fleksibel dan adaptif terhadap perubahan zaman juga diperlukan. DPR dan pemerintah perlu menyusun regulasi yang memungkinkan pengembangan berbagai sektor industri dan menciptakan lapangan kerja yang luas bagi masyarakat.
Komitmen untuk transparansi, akuntabilitas, dan kerja sama lintas sektor juga menjadi kunci dalam mencapai tujuan ini. Dengan melibatkan berbagai pihak, termasuk sektor swasta dan masyarakat, kebijakan yang dihasilkan diharapkan lebih holistik dan berdaya guna.
Peneliti Formappi Lucius Karus menggarisbawahi peran penting DPR dalam mengawasi program-program pemerintah. Menurutnya, yang terpenting adalah bagaimana partai politik melalui fraksi-fraksi di DPR memposisikan diri dalam proses legislasi dan pengawasan ini. Hal ini akan menentukan sejauh mana DPR dapat berkontribusi dalam mewujudkan Indonesia Emas 2045.
Secara keseluruhan, legislasi yang berkualitas, pengawasan yang ketat, dan kerja sama lintas sektor adalah elemen kunci dalam perjalanan menuju Indonesia Emas 2045. Dengan komitmen yang kuat dari semua pihak, visi ini dapat diwujudkan demi kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia.
