Tajukpolitik – Ketua Umum kelompok relawan Projo, Budi Arie Setiadi, menyatakan bahwa peluang Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk melakukan reshuffle kabinet masih terbuka. Meski demikian, Budi menegaskan bahwa keputusan tersebut sepenuhnya berada di tangan presiden.
“Semua kemungkinan selalu terbuka, saya enggak bilang enggak tapi soal itu saya serahkan ke presiden,” ujar Budi Arie, yang juga menjabat sebagai Menteri Komunikasi dan Informatika, pada Kamis (13/6).
Ketika ditanya apakah menteri yang akan di-reshuffle berasal dari PDIP, Budi tidak memberikan jawaban pasti.
Namun, dia mengakui adanya suara-suara terkait kinerja berbagai menteri, termasuk yang berasal dari PDIP. Partai ini diketahui kini sering mengkritik kebijakan Presiden Jokowi.
“Makanya itu kan suara-suara sudah kita dengar, ya kita tunggu aja lah, itu kan hak prerogatif presiden,” ujarnya.
Budi juga menyebut bahwa kinerja para menteri dapat dilihat dari siapa saja yang masih bersemangat dalam mendukung program-program presiden.
“Ya kan bisa dilihat, mana yang masih semangat tempur 45,” tambahnya.
Menurut Budi, reshuffle juga mempertimbangkan kebutuhan untuk mendukung pemerintahan Prabowo-Gibran yang akan datang.
Dia menekankan pentingnya soliditas dalam pemerintahan untuk memastikan sinkronisasi program-program yang berjalan.
“Ya kan keperluan-keperluan, ini kan sinkronisasi,” ujarnya.
Budi mengungkapkan isi pertemuan Jokowi dengan sejumlah ketua umum partai politik baru-baru ini.
Menurutnya, pertemuan tersebut membahas keberlanjutan dan sinkronisasi program pemerintahan ke depan, termasuk soal Pilkada.
“(Soal Pilkada) Ya macam-macam ini kan pemerintahan harus solid, ini kan berkelanjutan, sinkronisasi berkelanjutan, sehingga konsolidasi perlu, kan harus satu suara,” ujarnya.
Presiden Jokowi membenarkan telah bertemu dengan beberapa ketua umum partai politik pada akhir Mei lalu. Namun, ia menyangkal bahwa pertemuan tersebut membahas isu reshuffle kabinet.
“Ketemu (dengan ketum parpol), tapi tidak berbicara itu (reshuffle),” kata Jokowi setelah meninjau kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Selasa (11/6).
Kabinet Indonesia Maju yang dipimpin oleh Jokowi didukung oleh berbagai partai politik, termasuk PDIP, Partai Golkar, Partai Gerindra, Partai NasDem, Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Persatuan Pembangunan, hingga Partai Solidaritas Indonesia. Partai Amanat Nasional, Partai Bulan Bintang, dan Partai Demokrat juga terlibat dalam pemerintahan.
Namun, partai-partai pendukung Jokowi tidak satu suara dalam Pilpres 2024. Terjadi perselisihan antara Presiden Jokowi dan PDIP, partai pengusung utamanya, terkait pilihan kandidat.
Gibran Rakabuming Raka, yang merupakan putra Jokowi, menjadi calon wakil presiden mendampingi Prabowo Subianto yang kini terpilih sebagai presiden. Mereka mendukung keberlanjutan pembangunan.
PDIP memiliki enam menteri dalam Kabinet Indonesia Maju, yaitu:
- Sekretaris Kabinet Pramono Anung
- Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly
- Menteri Sosial Tri Rismaharini
- Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki
- Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Azwar Anas
- Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Bintang Puspayoga
Meskipun ada perbedaan pandangan, Jokowi dan partai-partai pendukungnya berusaha untuk tetap solid demi mendukung keberlanjutan pembangunan Indonesia.
