TajukPolitik – Hari ini merupakan 100 hari kerja Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menjadi Menteri Agraria Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan (ATR/BPN). AHY mempunyai program kerja 100 hari yang berisi isu-isu prioritas yang harus diselesaikannya dalam kurun waktu 100 hari.
AHY mengatakan laporan program 100 hari kerja ini telah direncanakannya sejak awal saat menerima posisi tersebut. Dia bilang hal ini merupakan bagian dari kewajiban instansi pemerintah yang melayani publik.
“Saya pada kesempatan yang baik ini memang sudah menyiapkan sejak awal bagian dari transparansi dan akuntabilitas instansi pemerintah sekaligus pelayan publik diminta atau tidak diminta harus melaporkan apa yang dikerjakan,” kata AHY dalam acara 100 Hari Kerja AHY sebagai Menteri ATR/BPN, Jakarta (7/6).
AHY bercerita pada saat pertama kali menerima jabatan ini, dia menerima arahan dan pesan dari Presiden Joko Widodo (Jokowi). Dia bilang, Jokowi memberikannya arahan bahwa yang terpenting dalam menjadi menteri adalah soal leadership dan manajemen.
“Sudah banyak expertise-nya (ahlinya) di sini. Yang kita lakukan tentunya dengan suka cita ingin menjalankan tugas tersebut sebaik mungkin sesuai dengan kemampuan saya,” jelasnya.
Dia menyebut dirinya punya kebiasaan apabila setelah menerima penugasan, yakni segera melakukan langkah cepat. Untuk itu, pada saat pertama harinya bekerja dia langsung mengadakan rapat pimpinan untuk mengetahui isu-isu, tantangan, hingga permasalahan yang tengah terjadi.
“Saya punya sebuah kebiasaan bahwa segera setelah melakukan tugas melakukan langkah cepat. Ketika itu merencanakan rapim, rapat koordinasi antar Dirjen (Direktur Jenderal) sehingga hari pertama siap berangkat ke kantor ini kembali,” jelasnya.
Adapun tiga program kerja prioritas yang diterimanya dari Jokowi. Pertama, penerapan sertifikat elektronik agar lebih masif. AHY menyebut transformasi digital merupakan tulang punggung agar kinerja kementerian menjadi lebih meningkat.
Menurutnya, sertifikat elektronik jauh lebih aman dan efisien. Untuk itu, program tersebut harus dilakukan lebih masif lagi. Kemudian percepatan target 120 juta pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL).
“Revisi PP No 18/2021. Ada 10.hal yg direvisi tapi yang ditekankan bagaimana melakukan perbaikan beberapa pasal terkait dengan HGU carbon trading,” jelasnya.
