TajukPolitik – Partai Demokrat menepis anggapan bahwa sejumlah kebijakan kontroversial di masa pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan menjadi beban Prabowo Subianto sebagai Presiden terpilih.
Deputi Strategi dan Kebijakan DPP Partai Demokrat, Yan Harahap, mengaku kurang setuju apabila kebijakan yang dianggap kontroversial di era Jokowi akan menjadi beban di pemerintahan Prabowo periode 2024-2029.
“Engga jugalah,” kata Yan saat berbincang di Jakarta, Rabu (5/6).
Yan memandang bahwa kebijakan-kebijakan yang dianggap kontroversial di era Presiden Jokowi sudah dikaji secara matang. Jika pun dianggap kurang tepat, kata Yan, akan dapat direvisi.
“Kebijakan tersebut sudah dikaji dengan matang. Jika ada yang dianggap kurang tepat, tentu bisa saja direvisi. Toh, UUD 45 saja bisa direvisi kok,” ujar Yan.
Yan mencontohkan program Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera). Menurut Yan, Undang-Undang (UU) Tapera telah disahkan pada rapat Paripurna di DPR RI tahun 2016 lalu.
“Namun pada pelaksanaannya masih diperlukan aturan kelengkapan turunan yang mengatur secara teknis,” beber Yan.
Yan menegaskan bahwa program Tapera mengemuka sebagai solusi pemberdayaan perumahan bagi masyarakat terutama mereka yang berpenghasilan rendah.
“Dengan dasar hukum yang kuat serta berbagai kelebihan yang ditawarkan. Tujuannya jelas untuk meningkatkan akses terhadap perumahan yang layak dan terjangkau,” beber Yan.
Yan melanjutkan bahwa masyarakat perlu mengetahui bahwa Tapera yang diatur oleh pemerintah, memiliki dasar hukum yang kuat seperti UUD 1945 Pasal 28 H ayat (1) dan Undang-Undang No. 1/2011 tentang Perumahan dan Kawasan Pemukiman.
“Lalu UU No. 4/2016 tentang Tapera, dan PP No. 25/2020 tentang Penyelenggaraan Tapera,” beber Yan.
Yan menekankan bahwa program Tapera ini memiliki asas pengelolaan kuat, mencakup kegotongroyongan, kemanfaatan, nirlaba, kehati-hatian, keterjangkauan dan kemudahan, kemandirian.
“Lalu keadilan, keberlanjutan, akuntabilitas, keterbukaan, portabilitas, dan dana amanat,” tegas Yan.
Yan juga tidak setuju apabila program kontroversial seperti kenaikan Uang Kuliah Tunggal (UKT) akan menjadi beban pemerintahan Prabowo-Gibran mendatang. Pasalnya, kebijakan itu telah dibatalkan. Dengan demikian, Yan menyebut pihak yang menganggap kebijakan kontroversial era Presiden Jokowi sebagai beban bagi Prabowo tidak memahami aturan-aturan tersebut. “Mungkin mereka belum memahami kebijakannya lebih dalam,” pungkas Yan.
Sebelumnya, Politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Yanuar Prihatin, menyoroti serangkaian kebijakan kontroversial yang dikeluarkan pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) di sisa masa jabatannya.
Yanuar membeberkan sejumlah kebijakan kontroversial yang dikeluarkan pemerintahan Jokowi di sisa masa jabatannya.
“Naiknya UKT di berbagai kampus negeri, rencana pengenaan pajak pertambahan nilai atas bahan pokok/sembako hingga rumah bersalin, pemberlakukan Tapera, pemberian konsesi izin pertambangan kepada ormas hingga mundurnya kepala dan wakil kepala OIKN. Entah, berikutnya apalagi kebijakan yang direncanakan pemerintah,” kata Yanuar di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (4/6).
Yanuar mengungkapkan bahwa hampir semua kebijakan dan kejadian kontroversial di sisa masa jabatan Presiden Jokowi menjadi beban bagi pemerintahan baru di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto periode 2024-2029. Terlebih lagi, lanjut Yanuar, beberapa kebijakan kontroversial di sisa masa jabatan Presiden Jokowi bersentuhan langsung dengan golongan masyarakat menengah ke bawah.
