TajukPolitik – Keberadaan tokoh dan masyarakat adat Papua tidak boleh dilupakan dalam pembangunan daerah.
Hal itu disampaikan Anggota Komisi V DPR RI, Willem Wandik, kepada Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDTT), Abdul Halim Iskandar, saat Rapat Kerja bersama Komisi V di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, pada Selasa (4/6).
Politikus Demokrat itu meminta Mendes PDTT untuk lebih melibatkan peran tokoh dan masyarakat adat dalam berbagai program pembangunan serta pelayanan, khususnya di tanah Papua. Willem menegaskan pentingnya mengacu pada masyarakat adat dalam penyelenggaraan pembangunan agar mereka terlindungi dan terlayani dengan baik.
”Sehingga dalam penyelenggaran pembangunan perlu juga mengacu pada masyarakat adat. Karena dengan adanya lembaga masyarakat yang terbentuk ini mereka terlindungi, terlayani dengan baik. Jadi dalam penyelenggaran program-program pembangunan dari pusat perlu juga sentuhan kepada mereka sehingga peran mereka itu dikuatkan,” kata Willem.
Anggota DPR asal Papua ini menjelaskan bahwa para tokoh adat mempunyai peran yang sangat penting di Papua. Mereka berperan dalam melerai konflik hingga pengambilan keputusan-keputusan strategis dalam konteks musyawarah mufakat.
”Mereka punya peran sangat penting, setiap ada konflik peran mereka sangat penting. Di sana tidak perlu tentara, tidak perlu polisi. Mereka hati-hati sudah damai. Membuka lahan besar, itu butuh keputusan, keadilan daripada tokoh masyarakat adat setempat,” tegasnya.
Willem Wandik menekankan bahwa keberadaan tokoh adat sangat krusial dalam menjaga stabilitas dan kesejahteraan masyarakat Papua. Tokoh adat memiliki kemampuan unik untuk meredakan konflik tanpa perlu intervensi militer atau kepolisian, menjadikan mereka pilar penting dalam proses pembangunan yang berkelanjutan.
Sementara itu, dalam rapat ini, Mendes PDTT, Abdul Halim Iskandar, berkomitmen untuk mengupayakan serapan anggaran kementeriannya pada 2024 lebih baik daripada tahun 2023 yang mencapai 98,13 persen. Menurut Gus Halim, sapaan akrabnya, realisasi anggaran Kemendes PDTT pada 2024 mengalami peningkatan dari 26,82 persen menjadi 30,69 persen.
“Jika dibandingkan dengan serapan anggaran 2023, di bulan yang sama, alhamdulillah ini lebih tinggi, dimana pada saat itu (2023) terserap 26,82 persen, sedangkan 2024 di bulan Mei sudah terserap 30,69 persen,” pungkasnya.
Dalam penjelasannya, Gus Halim menegaskan pentingnya peningkatan serapan anggaran sebagai indikator efektivitas program-program yang dilaksanakan oleh kementeriannya. Peningkatan serapan anggaran ini juga mencerminkan komitmen Kemendes PDTT dalam mempercepat pembangunan daerah tertinggal dan memastikan kesejahteraan masyarakat, terutama di wilayah-wilayah yang memerlukan perhatian khusus seperti Papua.
Dengan upaya yang terus ditingkatkan dan kolaborasi yang lebih erat dengan tokoh adat serta masyarakat lokal, diharapkan pembangunan di Papua dapat berjalan lebih efektif dan inklusif, membawa manfaat nyata bagi seluruh lapisan masyarakat. Fraksi Demokrat berharap pelibatan tokoh adat dalam pembangunan tidak hanya sekedar formalitas, tetapi menjadi bagian integral dari proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di Papua.
