TajukPolitik – Panitia Kerja (Panja) Pembiayaan Pendidikan Komisi X DPR RI menggelar Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Penyelenggara Pendidikan Dasar dan Menengah (Dikdasmen) serta Pendidikan Tinggi (Dikti) di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, pada Selasa (4/6).
Agenda ini diselenggarakan untuk menggali akar masalah yang menyebabkan biaya pendidikan di Indonesia akhir-akhir ini melonjak fantastis.
Dalam kesempatan itu, Wakil Ketua Komisi X DPR RI Dede Yusuf Macan Effendi berharap bisa turut memperoleh wawasan untuk menilai seberapa efektif anggaran pendidikan yang disalurkan oleh negara untuk menutupi biaya pendidikan di seluruh tingkat pendidikan.
Maka dari itu, sebutnya, masukan dan aspirasi dari organisasi masyarakat yang bergerak di sektor pendidikan menjadi krusial.
“Kita (Panja Pembiayaan Pendidikan) ingin tahu apa yang membuat pendidikan cukup mahal. Kami harus menghasilkan rekomendasi yang solutif. Jadi, kami harus mengetahui sebetulnya seberapa besar ‘cost’ pendidikan itu (di berbagai tingkat pendidikan) dan mana (anggaran pendidikan) yang seharusnya jadi prioritas?” ungkap Dede membuka agenda tersebut.
Perlu diketahui, Pemerintah Indonesia telah mengalokasikan 20 persen dari APBN untuk anggaran pendidikan tahun 2024 sebesar Rp665,02 triliun. Angka ini dinilai naik sebesar 7 persen jika dibandingkan dengan tahun 2023 lalu. Walaupun begitu, kenaikan angka ini tidak selaras dengan beban biaya pendidikan terkini sekaligus peruntukan alokasi anggaran pendidikan dinilai tidak efektif untuk menutupi beban biaya tersebut.
Diketahui, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) hanya mengelola anggaran pendidikan sebesar Rp98,9 triliun, setara 15 persen dari anggaran pendidikan. Sedangkan, sebagian besar anggaran pendidikan dialokasikan untuk kebutuhan transfer ke daerah (TKD) sebesar Rp346,5 triliun, setara 52 persen anggaran pendidikan.
Mengetahui hal tersebut, politisi Fraksi Partai Demokrat itu mempertanyakan seberapa efektif TKD berkontribusi mengurangi beban biaya pendidikan di Indonesia. Sebab itu, ia berharap masukan dan aspirasi dari organisasi masyarakat bisa membantu Komisi X DPR RI untuk mengupas tuntas akar masalah dari pembiayaan pendidikan di Indonesia.
“Kami harus tahu dimana sih `beban biaya’ terbesar bidang pendidikan. Sehingga, kami pun mendapatkan ‘insight’ yang mana seharusnya negara berperan menyelesaikan masalah (biaya pendidikan) ini dan di mana peran masyarakat bisa berkontribusi untuk membantu (menyelesaikan) masalah (biaya pendidikan),” pungkasnya.
Sebagai informasi, agenda tersebut menghadirkan sejumlah Penyelenggara Dikdasmen dan Dikti yang berasal dari organisasi masyarakat sektor pendidikan. Di antaranya PBNU, PP Muhammadiyah, PP Persis, dan PB Al Washilyah.
Komisi X DPR RI berharap melalui RDPU ini dapat merumuskan solusi konkret yang dapat meringankan beban biaya pendidikan di Indonesia, dengan mengoptimalkan anggaran yang ada dan meningkatkan efisiensi alokasinya. Dengan demikian, diharapkan sistem pendidikan di Indonesia dapat lebih inklusif dan terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat.
