Tajukpolitik – Wakil Ketua Umum DPP Partai Amanat Nasional (PAN) Viva Yoga Mauladi mengaku tidak mempermasalahkan komposisi Tim Gugus Tugas Sinkronisasi yang hanya diisi oleh kader internal Partai Gerindra.
Meski PAN tidak masuk dalam tim tersebut, komunikasi antar partai politik dalam Koalisi Indonesia Maju (KIM) tetap berjalan baik.
“Kami dari PAN tidak ada masalah karena di PAN dan Golkar, setiap hari bertemu di rapat-rapat kabinet,” ujar Viva Yoga, Senin (3/6).
Viva Yoga menilai bahwa pembentukan tim sinkronisasi sangat penting untuk memastikan peralihan kepemimpinan dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) ke Presiden terpilih Prabowo Subianto berjalan lancar.
Menurutnya, tim ini diperlukan untuk memastikan bahwa persiapan melanjutkan pembangunan nasional tidak terhambat oleh waktu dan komunikasi.
“Proses sinkronisasi sangat penting dilakukan dalam masa persiapan peralihan kepemimpinan nasional. Jadi, bagi Partai Amanat Nasional, hal ini baik-baik saja dan merupakan sesuatu yang normal,” tambahnya.
Presiden terpilih Prabowo Subianto telah membentuk Tim Gugus Tugas Sinkronisasi yang pertama kali bertemu dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani pada Jumat (31/5).
Tim ini terdiri dari para pimpinan Partai Gerindra, dengan Ketua Harian Gerindra Sufmi Dasco Ahmad sebagai ketua dan Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Gerindra Ahmad Muzani sebagai wakil ketua.
Selain itu, Prabowo juga merancang tim di bidang klaster ekonomi yang dipimpin oleh Bendahara Umum Gerindra Thomas Djiwandono, yang merupakan keponakan Prabowo.
Anggota klaster ekonomi lainnya termasuk Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Budisatrio Djiwandono, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Sugiono, dan Ketua Organisasi Kaderisasi Keanggotaan (OKK) Partai Gerindra Prasetyo Hadi.
Koalisi Indonesia Maju (KIM) terdiri dari Partai Golkar, Demokrat, PAN, PSI, Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Prima, Partai Gelora, dan Partai Garuda.
Meskipun komposisi tim sinkronisasi didominasi oleh kader Gerindra, komunikasi dan kerja sama antar partai dalam koalisi tetap berjalan lancar demi kelancaran peralihan kepemimpinan dan melanjutkan pembangunan nasional.
