Tajukpolitik – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI dari Fraksi Partai Golkar, Ace Hasan Syadzily, mengkritik besaran anggaran pendidikan yang diterima Kementerian Agama (Kemenag).
Ia menilai anggaran yang dialokasikan untuk mendanai seluruh lembaga pendidikan Islam dan keagamaan masih jauh dari mencukupi dibandingkan dengan kementerian lainnya.
“Soal anggaran pendidikan di bawah Kementerian Agama harus betul-betul mencerminkan keadilan anggaran. Jika kita dengar pidato Menteri Keuangan (Sri Mulyani) dalam rapat paripurna, anggaran pendidikan mencapai Rp630 triliun, tapi Kemenag hanya mendapat Rp35 triliun, itu mengkhawatirkan,” ujar Ace Hasan dalam keterangan persnya pada Rabu (29/5).
Politisi Partai Golkar ini menyatakan bahwa selain Sekretariat Jenderal Kemenag, terbesar diberikan kepada Direktorat Jenderal Pendidikan Islam (Pendis) Kemenag sebesar Rp35 triliun. Namun, hal ini masih belum mencerminkan keadilan dalam distribusi anggaran pendidikan.
Menurut Ace, ada beberapa hal yang perlu didiskusikan terkait alokasi anggaran pendidikan nasional. Salah satunya adalah persentase alokasi KIP Kuliah untuk Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKAI) dan perguruan tinggi agama lainnya.
“Apakah program PIP dan KIP sudah mencerminkan keadilan anggaran? Rehabilitasi ruang kelas juga belum mencerminkan kebutuhan keseluruhan,” ujarnya.
Ace menyoroti bahwa dari total Rp630 triliun di APBN, Kemenag hanya mendapatkan Rp35 triliun, yang menurutnya belum mencerminkan kesetaraan.
“Padahal, anak-anak madrasah, yang kuliah di UIN, STAIN, STAI, mereka juga anak-anak bangsa yang berhak mendapatkan perlakuan yang sama dalam akses pendidikan,” tutur Ace.
Ace juga mendukung keputusan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas yang menunda status Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH) bagi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
“Itu keputusan yang tepat. Jika tidak, akan menambah beban bagi mahasiswa,” ucapnya.
Ia menambahkan bahwa sebagian besar siswa dan mahasiswa di bawah Kemenag berasal dari latar belakang sosial ekonomi menengah bawah. Namun, penyaluran program KIP dan PIP untuk mereka juga masih minim.
“Ini aneh. Ada yang salah dalam proses pendataan dan penyaluran program negara untuk kelompok yang membutuhkan itu,” tegas Ace.
Ace menekankan pentingnya keadilan agar semua anak bangsa mendapatkan kesempatan yang sama dalam mengakses pendidikan yang berkualitas.
