TajukPolitik – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengungkapkan bahwa potensi kerugian negara akibat praktik mafia tanah di Indonesia mencapai triliunan rupiah.
Menurutnya, beberapa kasus saja sudah menyentuh angka miliaran rupiah, sedangkan secara agregat, kerugian ini berada di level triliunan rupiah. Namun, potensi kerugian negara ini berhasil diselamatkan oleh Kementerian ATR/BPN dan lembaga penegak hukum terkait.
“Yang berhasil kita selamatkan dari sejumlah kasus yang terjadi saja, belum semua, baru beberapa kasus yang kita ungkapkan, memang butuh waktu, butuh proses, itu menyelamatkan ratusan miliar yang menjadi potensi kerugian masyarakat dan kerugian negara. Bahkan agregatnya itu bisa triliunan (rupiah),” ujar AHY di Jakarta, dikutip, Rabu (29/5).
AHY menyebutkan bahwa kejahatan pertanahan tidak hanya merugikan negara, tetapi juga berdampak buruk bagi masyarakat luas, termasuk para konglomerat di Indonesia. Namun, dia tidak membeberkan secara rinci potensi kerugian yang dimaksud. “Kita tahu banyak yang menjadi korban dan ini tidak mengenal strata sosial dari masyarakat kecil sampai pengusaha besar yang juga menjadi korban,” katanya.
Saat ini, praktik mafia tanah masih menjamur. AHY menuturkan bahwa pihaknya akan terus membasmi tindak pidana tersebut hingga ke akar-akarnya. Berdasarkan rapat penetapan target operasi yang mulai dijalankan dua bulan lalu, Kementerian ATR/BPN memproyeksikan ada 80 target operasi untuk mafia tanah di Tanah Air. “Karena itu Kementerian ATR/BPN serius benar,” ucapnya.
AHY juga memastikan bahwa dirinya bakal membongkar pelaku mafia tanah. Kementerian ATR/BPN pun masih menunggu waktu yang tepat untuk mengungkapkannya. “Tetapi progresnya riil (target operasi), dan tentunya tidak mungkin saya bongkar di sini, tetapi sudah dijalankan secara paralel, dan kita nanti tinggal tunggu waktunya saja, kita ungkap bersama-sama,” ujarnya.
Dengan upaya ini, AHY berharap dapat memberikan dampak signifikan dalam memberantas mafia tanah di Indonesia. Keberhasilan menyelamatkan potensi kerugian negara hingga triliunan rupiah menjadi bukti nyata keseriusan pemerintah dalam mengatasi masalah ini. AHY juga menegaskan pentingnya kerjasama antara masyarakat, pemerintah, dan lembaga penegak hukum untuk menciptakan lingkungan yang bebas dari praktik mafia tanah.
