Tajukpolitik – Ketua Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) DPR, Saleh Partaonan Daulay, menilai tidak tepat jika partai politik atau parpo yang baru bergabung dalam koalisi pendukung Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming langsung mendapatkan tiga kursi di kabinet pemerintahan mendatang.
“Yang kurang tepat itu yang tidak mendukung malah dapat tiga. Kemarin dalam pilpres enggak ikut (dukung Prabowo), tiba-tiba dapat tiga (menteri). Itu kan tidak tepat, benar tidak?” ujar Saleh di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, beberapa waktu lalu.
Saleh juga menilai tidak pantas jika partai-partai politik yang baru bergabung belakangan meminta jatah kursi menteri yang lebih banyak dibandingkan partai-partai yang sudah mendukung Prabowo sejak awal.
Menurutnya, partai yang sudah berkomitmen sejak awal, seperti PAN, lebih berhak mendapatkan kursi di kabinet Prabowo-Gibran.
“Wajar apabila PAN mendapatkan kursi menteri di kabinet Prabowo-Gibran karena telah mendukung pasangan tersebut dari awal. Bahkan, jika PAN mendapatkan lima kursi di kabinet Prabowo-Gibran, itu bukanlah hal yang luar biasa,” jelas Saleh.
“Dalam sistem demokrasi yang ada di Indonesia, wajar jika PAN dapat kursi. Persoalannya apakah empat, lima, atau enam, diserahkan kepada Pak Prabowo.”
Meskipun demikian, Saleh menekankan bahwa partainya tidak akan menekan atau mengintervensi Prabowo terkait struktur kabinet.
Ia menggarisbawahi bahwa pembagian kursi menteri adalah hak prerogatif Prabowo sebagai presiden terpilih.
“Kalau kami menekan, memaksa, atau menentukan angka, berarti kami tidak berkomitmen menegakkan hak dan kedaulatan presiden sebagai presiden terpilih yang memiliki hak prerogatif itu,” tambahnya.
Saleh juga mengingatkan bahwa jumlah kementerian di pemerintahan Prabowo-Gibran masih belum jelas karena adanya revisi UU Kementerian Negara untuk menambah jumlah menteri di kabinet.
“Prabowo masih menyusun kebutuhan kementerian, seperti bidang pertanian, pendidikan, kesehatan, pangan, dan lainnya. Jadi, masih dalam proses penyusunan,” jelas Saleh.
Dengan pernyataan ini, Saleh menegaskan pentingnya pembagian kursi kabinet yang proporsional dan adil berdasarkan kontribusi dan komitmen partai-partai politik dalam mendukung pemerintahan baru.
Hal ini diharapkan dapat menciptakan pemerintahan yang stabil dan efektif dalam menjalankan program-program pembangunan nasional.
