TajukPolitik – Wali Kota Jakarta Selatan beserta jajarannya didesak untuk segera mengambil tindakan dan membuat terobosan program dalam mengatasi sejumlah persoalan di wilayah mereka, salah satunya adalah penanganan Rukun Warga (RW) kumuh.
Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta Mujiyono menyatakan bahwa di Jakarta Selatan tercatat ada 90 RW kumuh. Menurutnya, hal ini harus segera dibereskan sesuai dengan Peraturan Gubernur Nomor 90 Tahun 2018 tentang Peningkatan Kualitas Permukiman.
“Logikanya, Jakarta Selatan kan daerah paling oke di Jakarta, masa masih ada RW kumuh? Masih ada beberapa di bantaran kali seperti Rawajati dan seterusnya yang menjadi kategori RW kumuh,” kata Mujiyono seperti dilansir laman DPRD DKI Jakarta, Kamis (16/5).
Mujiyono dan jajaran anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta langsung mendatangi kantor Wali Kota Jakarta Selatan untuk membahas sejumlah persoalan yang ada di wilayah tersebut. Persoalan-persoalan yang dibahas antara lain kemacetan, polusi udara, dan RW kumuh.
“Ini dari fungsi kontrol kita, biasanya kita panggil mereka rapat, tapi karena waktu membatasi, tidak bisa tuntas,” kata politikus Demokrat ini.
Selain itu, Mujiyono juga menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah daerah dan masyarakat dalam menangani masalah permukiman kumuh. Ia berharap Wali Kota Jakarta Selatan dapat bekerja sama dengan instansi terkait untuk mengembangkan program-program yang dapat meningkatkan kualitas permukiman dan kehidupan warga di daerah tersebut.
Dalam kesempatan tersebut, Mujiyono juga menyoroti beberapa RW yang masih berada di bantaran kali dan memerlukan perhatian khusus. Menurutnya, daerah-daerah ini sangat rentan terhadap bencana banjir dan memerlukan penanganan yang lebih serius.
“Kami berharap ada langkah konkret yang diambil oleh pemerintah daerah untuk mengatasi masalah ini, termasuk relokasi warga yang tinggal di daerah rawan banjir dan pengembangan infrastruktur yang lebih baik,” tambah Mujiyono.
Mujiyono mengajak seluruh pihak terkait untuk tidak hanya fokus pada pembangunan fisik, tetapi juga pada peningkatan kesejahteraan warga melalui program-program pemberdayaan masyarakat. Ia yakin dengan kerjasama yang baik antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta, permasalahan RW kumuh di Jakarta Selatan dapat diatasi dengan lebih efektif.
“Kami akan terus memantau perkembangan ini dan memastikan bahwa langkah-langkah yang diambil benar-benar membawa perubahan positif bagi warga Jakarta Selatan,” pungkas Mujiyono.
