TajukPolitik – Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mencatatkan prestasi yang baik dalam perjalanan karirnya selama 2 bulan menjabat sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Negara (ATR/BPN).
Bahkan, Menteri AHY berhasil melakukan pengungkapan kejahatan pertanahan oknum mafia tanah di 2 daerah yaitu Sulawesi Tenggara dan Jawa Timur.
“Dari pengungkapan di 2 daerah tersebut telah berhasil diselamatkan potensi kerugian masyarakat dan kerugian negara sebesar kurang lebih Rp 324 miliar,” urai AHY.
Sementara potensi kerugian negara yang berhasil diselamatkan Kementerian ATR/BPN pada tahun 2023 adalah sebesar Rp 13 triliun yang disebutnya sebagai hal luar biasa dan harus terus dilanjutkan.
“Selaras dengan arahan Bapak Presiden, kami akan bekerja serius untuk menghadirkan iklim investasi yang baik di Indonesia melalui kejelasan status hukum atas hak milik tanah bagi para investor, ” ujar Ketua Umum Partai Demokrat tersebut.
Hal tersebut sebagai wujud dukungan Kementerian ATR/BPN dalam mendukung pembangunan dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.
Ke depan, Kementerian ATR/BPN disebutnya tak akan berhenti untuk terus menjadi bagian dari pemerintah untuk menghadirkan keadilan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui kebijakan reformasi agraria khususnya dalam program redistribusi tanah.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) memuji kinerja Menteri ATR/BPN Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menghadapi mafia tanah dalam beberapa bulan terakhir.
Jokowi mengakui memang masih ada mafia tanah meskipun jumlahnya sudah berkurang. Dia berkata sertifikat tanah elektronik yang digalakkan AHY akan semakin menekan jumlah mafia tersebut.
“Tadi Pak Menteri BPN menyampaikan ke sana ngurusin mafia tanah, di sana ngurusin mafia tanah, tetapi sudah sangat berkurang sekali,” kata Jokowi dalam penyerahan sertifikat tanah di Banyuwangi, Selasa (30/4).
Jokowi bercerita awal mula menggagas percepatan sertifikasi tanah. Dia berkata masyarakat yang ia temui selalu mengeluhkan sengketa tanah.
Saat Jokowi mengecek, dia menemukan sumber masalahnya adalah sertifikasi yang lambat. Ada sekitar 80 juta lahan belum tersertifikat saat Jokowi baru menjabat presiden.
Lalu, ia kaget Kementerian ATR/BPN hanya mampu melakukan sertifikasi 500 ribu lahan per tahun. Jokowi memerintahkan percepatan, salah satunya dengan sertifikat elektronik.
“Rampung tahun depan. Syukur-syukur bisa rampung tahun ini semua, karena menterinya masih muda,” ucap Jokowi.
