Tajukpolitik – Pemerintah telah memberikan santunan kepada 44 ahli waris petugas ad hoc pemilihan umum atau pemilu 2024 yang meninggal dan mengalami kecelakaan kerja.
Hal tersebut disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Muhadjir Effendy, di kantor Kemenko PMK, Jalan Medan Merdeka Nomor 3, Jakarta Pusat, Selasa (27/2).
Muhadjir mengatakan santunan itu dibayarkan melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan dengan total anggaran hingga Rp 2,6 miliar.
Penerima bantuan ini diberikan kepada petugas ad hoc Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (KPU).
“Ini pertama kali petugas ad hoc dimasukan dalam BPJS Ketenagakerjaan,” ungkap Muhadjir.
Adapun keseluruhan petugas pemilu yang terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan sebanyak 1.061.428 orang per Januari-Februari 2024.
Dari jumlah tersebut yang terdaftar melalui KPU sebanyak 960.673 orang dan Bawaslu sebanyak 100.755 orang. Sementara dari data Kemenkes, petugas yang meninggal di Pemilu 2024 sebanyak 114 orang.
“Atas kepesertaan itu, BPJS Ketenagakerjaan membayarkan manfaat Jaminan Kematian (JKM) kepada 35 kasus, dan manfaat Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) kepada 9 kasus. Sehingga total penerima jaminan ketenagakerjaan 44 orang,” kata Muhadjir.
Muhadjir mengatakan penyerahan santunan ini sebagai bentuk kehadiran pemerintah dalam memberikan penghargaan atas pengabdian para petugas ad-hoc pemilu.
“Saya atas nama pemerintah menyampaikan belangsukawa sedalam-dalamnya kepada petugas ad hoc atas musibah yang terjadi, baik yang kecelakaan maupun meninggal dunia,” ungkap Muhadjir.
Untuk diketahui, dalam pencoblosan Pemilu 2024 pada 14 Februari 2024, ternyata masih ada petugas ad hoc pemilu yang meninggal dunia ataupun sakit.
Namun, jumlahnya patut kita syukuri. Sebab, jauh berkurang dibandingkan pada pemilu 2019 yang menyebabkan lebih dari 800 orang meninggal dan ribuan lainnya sakit.
Tentu harapannya, untuk pemilu 2029 mendatang kita semua menginginkan agar tak ada lagi korban jiwa.
