Tajukpolitik – Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat, Muslim, meminta pemerintah tindak tegas oknum yang melakukan penimbunan sembako secara ilegal.
Pasalnya, kata Muslim, jika penimbunan sembako dibiarkan, rantai distribusi menjadi berbelit, sehingga mengakibatkan harga menjadi melambung tinggi di kalangan masyarakat.
Muslim mengatakan hal ini karena saat sekarang sembako menjadi sorotan lantaran harga kebutuhan pangan pokok terus mengalami tren kenaikan.
Padahal, ujar Muslim pemerintah menyatakan stok kebutuhan pokok aman dan terkendali jelang Natal 2023 dan Tahun Baru (Nataru) 2024.
“Saya menduga ada oknum-oknum yang bermain. Di sini, pemerintah harus tindak tegas siapapun yang melakukan penumpukan kebutuhan (pokok). Kalau perlu diproses secara hukum. Jangan coba-coba bermain (agar harga kebutuhan menjadi tinggi). Ingat, ini kebutuhan pokok masyarakat,” tegas Muslim saat Kunjungan Kerja Komisi VI DPR ke Bandung, Jawa Barat, Rabu (6/12).
Tidak hanya soal kebutuhan pangan pokok, Ketua DPD Partai Demokrat Aceh itu juga mengingatkan Pemerintah Indonesia beserta PT Pertamina Patra Niaga untuk melakukan pengawasan rantai distribusi bahan bakar subsidi secara menyeluruh.
Muslim tidak ingin masyarakat mengalami krisis energi terutama jelang Nataru 2024.
“Kalau kita cek di lapangan, sangat rawan terjadi penyelewangan solar, apalagi yang subsidi. Ini yang harus diawasi. Kita harap pengawasan semakin diperketat sehingga pemilik pom bensin yang nakal tidak punya kesempatan. Jangan coba main-main, (subsidi) ini hak rakyat,” tegas Muslim.
Lebih lanjut, Muslim mengusulkan agar lisensi izin pemilik pom bensin dicabut jika terindikasi adanya penyelewengan penyaluran bahan bakar subsidi. Baginya, hukuman ini berpotensi menimbulkan efek jera.
“Kita perketat semua yang terkaitan subsidi ini. Kita jaga betul, jangan sampai ada yang bermain. Kalau ada pemilik pom bensin yang bermain, harus tindak tegas ya dengan cabut izinnya sehingga masyarakat percaya dan betul terlayani dengan baik,” pungkas Muslim.
