TajukPolitik – Anggota Komisi VI DPR dari Fraksi Partai Demokrat,Herman Khaeron mengapresiasi kerja keras Erick Thohir dalam membawa kemajuan untuk BUMN dalam beberapa tahun terakhir.
Hal tersebut diungkapkan saat Rapat Dengan Pendapat Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dengan Menteri BUMN Erick Thohir terkait evaluasi pelaksanaan kinerja Kementerian BUMN 2023 dan evaluasi capaian kinerja BUMN 2023 serta rencana aksi pembinaan BUMN 2024.
“Saya memuji Pak Erick karena kinerja. Di samping kegiatan yang sebetulnya padat dan menyita waktu sebagai Ketum PSSI, PSSI pun jadi lebih baik,” ucap Herman yang dikutip tajuknasional.com, Rabu (06/12).
Dengan kinerja dan kepemimpinan yang mumpuni, Herman menilai Erick merupakan sosok yang layak untuk kembali menjadi bagian di pemerintahan selanjutnya.
Herman mengatakan upaya Erick dalam melakukan transformasi dan memperbaiki kondisi BUMN seharusnya juga mendapatkan dukungan lebih optimal dari negara ke depan.
“Contohnya soal restrukturisasi keuangan, yang memang sebagian besar dihantam sebelum pandemi, lalu masuk pandemi. Ini tidak mudah, mestinya restrukturisasi ini juga bagian dari tanggung jawab pemerintah,” turur Herman.
Politisi Demokrat ini kemudian menanyakan kenapa saat Erick Thohir memimpin kementrian seluruh kasus besar di BUMN terbongkar.
“Seluruh kejahatan ekonomi di BUMN terbongkar sebenarnya sebelumnya diketahui atau tidak. sebenarnya masih banyak yang belum terungkap,” jelasnya.
Herman menduga BUMN-BUMN yang sudah hancur juga ada pelaku kejahatannya.
“Oleh karena itu restrukturisasi BUMN harus berbarengan dengan penegakan hukum,” jelas Herman.
Herman mengatakan BUMN lahir karena sistem politik negara. Harusnya di Indonesia BUMN menjadi pelaksana konstitusi. Segala yang menyanggut hajat hidup orang banyak harus dikuasai oleh BUMN.
“Bahwa dimana hajat hidup masyarakat dikelola BUMN. Ironisnya BUMN pangan sampai hari ini saya masih bertanya-tanya,” tutur Herman.
Dirinya menyarankan fokus-fokus bisnis BUMN harus menyangkut hajat hidup orang banyak. BUMN harus tampil mengendalikan harga barang melambung tinggi.
“Begitu harga beras naik BUMN turun tangan supaya harga beras stabil. Minyak saat tidak ada BUMN bisa mengisi seluruhnya. Tidak akan ada kartel minyak kalau BUMN menguasai paling tidak 20 persen produksi minyak,” tukasnya.
