Tajukpolitik – Anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat, Sartono Hutomo, mengharapkan program pengurangan emisi gas rumah kaca yang dipaparkan oleh perusahaan pertambangan pelat merah di Indonesia dapat berjalan dengan maksimal dan lancar.
Hal tersebut diungkapkan oleh Sartono saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara Komisi VII DPR RI dengan PT Mind ID, PT Bukit Asam, PT Antam, PT Inalum, PT Timah, PT IBC dan PT Nusantara Power di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (27/11).
Sartono mengapresiasi program-program yang ditawarkan oleh perusahaan pertambangan tersebut dalam membantu mengurangi emisi gas rumah kaca di tanah air.
“Ketika kita bicara strategi transisi energi untuk pengurangan emisi gas rumah kaca kami lihat program-program yang ditawarkan ideal dan cukup bagus. Namun, yang sering menjadi permasalahan adalah implementasinya karena masing-masing instansi tidak bisa berdiri sendiri, harus bekerja sama,” ungkap Sartono.
Sartono juga berharap masalah implementasi dari program tersebut harus ada kesepakatan yang kongkret dari pemangku kebijakan. Karena menurutnya, upaya mengurangi emisi rumah kaca adalah program jangka panjang.
“Ini program jangka panjang. Jadi, kalau bisa kita fokus biar tercapai secara terstruktur dan sistematis itu akan sampai yang kita sebut blue print. Kita harus patuh terhadap blue print yang kadang-kadang diubah di tengah jalan. Begitu komitmen menjalankan program-program jangka pendek, menengah dan panjang sampai target-target ini tanpa adanya intervensi siapa pun nanti yang berkuasa,” jelas Sartono.
Sedangkan, untuk proses pengawasan program tersebut, Sartono mendorong PLN juga kami harapkan ada akselerasi pengawasan di dalam energi primer pada pusat pembangkit listrik tenaga thermal.
“Ini benar-benar harus sesuai dengan SOP dan apa yang menyangkut tentang keberadaan transportasi dan lain sebagainya kami mengharapkan akselerasi transisi energi ini dibarengi dengan mitigasi resiko dan apa dampak bagi masyarakat di sekitarnya,” ujar Sartono.
