Potret peta politik yang semakin jelas menjelang pendaftaran Capres-cawapres juga berpengaruh pada perubahan elektoral partai politik dan Capres 2024.
Hal tersebut terpotret dalam survei The Republic Institute. Survei dilakukan pada 13-23 September 2023 di 38 provinsi. The Republic Institute mengikutsertakan 2.010 responden yang dipilih melalui stratified random sampling. Margin of Error survei sebesar 2,19 persen.
Dalam survei itu, Prabowo menempati urutan pertama dengan elektabilitas 39,3 persen. Elektabilitas Prabowo naik 4 persen dari survei bulan Juni. Ganjar yang duduk di peringkat kedua, mencapai 34,9 persen, naik 3,5 persen dari bulan Juni. Sementara itu, Anies berada di peringkat terakhir dengan elektabilitas 22,8 persen.
Menurut analisis The Republic Institute, kenaikan elektabilitas Prabowo salah satunya dipengaruhi bergabungnya Partai Demokrat. Survei itu mencatat basis suara Demokrat yang mendukung Prabowo naik dari 14 persen pada Juni menjadi 57,3 persen pada September.
Hal ini senada dengan survei yang dirilis SMRC bahwa terjadi perpindahan pemilih Demokrat yang cukup signifikan dan cepat semenjak Demokrat keluar Koalisi Perubahan dan bergabung dengan Koalisi Indonesia Maju yang mengusung Prabowo Subianto.
The Republic Institut menyebut, pergeseran suara Demokrat ke Prabowo disebut juga sebagai faktor melemahnya elektabilitas Anies. Disisi lain, terlihat migrasi suara PKB yang belum optimal ke Anies. Sekitar 30 persen pemilih PKB yang masih bertahan di Prabowo.
Cepatnya migrasi pemilih Demokrat ke Prabowo dinilai sebagai cerminan kedisiplinan pemilih Demokrat memilih Presiden berdasarkan pilihan partai. Ini juga menunjukkan bahwa kekuatan emosional pemilih Demokrat ke Prabowo masih tinggi.
Menjadi sebuah catatan penting, besarnya pengaruh Partai Demokrat dalam pemilu menyebabkan capres mana pun yang akan mendapat dukungan, baik Prabowo maupun Ganjar, maka akan mendapatkan perolehan efek suara yang cukup signifikan dan dapat setidaknya berkontribusi dalam memberikan kemenangan.
Ardi Bratakesuma
Pemerhati Politik