TajukPolitik – Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Viva Yoga Mauladi menyambut positif jika Partai Demokrat benar akan bergabung ke dalam kabinet pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Ma’ruf Amin.
Menurutnya, Demokrat memiliki kekuatan politik yang besar di parlemen. Ia pun meyakini kekuatan pemerintah akan semakin besar jika Demokrat bergabung.
“Dengan Partai Demokrat, itu akan semakin bagus jika masuk di kabinet. Hal itu akan menandakan bahwa pemerintah mendapatkan energi baru, secara politik juga akan semakin kuat,” kata Viva Yoga, Kamis (5/10/2023).
Ia menyampaikan itu menanggapi pertemuan antara Presiden Jokowi dengan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat yang juga Presiden keenam RI, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) di Istana Bogor, Jawa Barat, Senin (2/10/2023) lalu.
“Karena, proses pengawasan di DPR akan semakin baik, dan partai partai politik yang ada di pemerintahan, koalisi pemerintah, itu juga punya kewajiban untuk melakukan fungsi kontrol dan pengawasan,” imbuhnya.
Kendati begitu, Juru Bicara PAN ini mengaku tak ingin terlalu jauh berbicara soal kemungkinan perombakan kabinet atau reshuffle.
Menurutnya, hal itu menjadi ranah dan kewenangan Presiden Joko Widodo.
Partai Amanat Nasional tidak mengetahui dan Partai Amanat Nasional membatasi diri untuk tidak masuk pada wilayah itu. Karena itu adalah kewenangan otoritas dan hak prerogatif dari presiden,” tegas Viva.
“Partai Amanat Nasional akan terus mendukung kebijakan presiden untuk peningkatan kinerja pemerintahan,” pungkasnya.
Diberitakan sebelumnya, Presiden Jokowi menggelar pertemuan dengan SBY di Istana Bogor, Jawa Barat, Senin (2/10/2023) sore.
Tak sedikit yang memaknai momen pertemuan tersebut sebagai sinyal bahwa Jokowi akan memberikan jatah kursi menteri kepada Demokrat.
Spekulasi ini juga diperkuat dengan adanya isu akan terjadinya reshuffle atau perombakan Kabinet Indonesia Maju yang berkembang belakangan ini.
Jika itu terjadi, Demokrat pada akhirnya akan meninggalkan jalan oposisinya dengan berlahan mulai merapatkan barisan ke koalisi pemerintahan.
“Sebab, positioning Demokrat dalam sejumlah wacana perdebatan kebijakan publik, kini tampak bergeser ke tengah, meskipun tetap mencoba menjaga nalar kritis konstruktifnya,” ujar Direktur Eksekutif Institute for Democracy and Strategic Affairs Ahmad Khoirul Umam kepada Kompas.com, Senin malam.
